Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur mengusulkan agar Pemprov Jatim segera membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai perpanjangan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di tingkat pemerintah pusat.
- Din Syamsuddin Pertanyakan Data Tiga Ribu Orang yang Masuk Kategori Jihadis
- Dianggap Kebutuhan Tak Penting, PKS Tolak Rencana Subsidi Kendaraan Listrik
- Kunjungi Bupati Sampang, Presiden PKS Dukung Dibentuknya Desa Wisata, Kuatkan Program Pemberdayaan Rakyat
"Kami dari Fraksi Golkar mengusulkan agar gubernur secepatnya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah agar bisa memantau transaksi keuangan syariah yang tumbuh secara signifikan di Jatim," kata anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika.
Dia mengatakan, KDKES yang sudah berdiri di Indonesia ada di empat provinsi yakni Sumatera Barat, KDEKS di Riau, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Keberadaan KDEKS di daerah diyakini bakal memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antara program kerja nasional dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
"Dengan dibentuknya KDKES di Jatim ini akan makin mempercepat dan memberikan dukungan yang lebih nyata karena selama ini pertumbuhan transaksi syariah kan cukup signifikan," tambahnya.
Dia berharap agar KDKES di Jatim menjadi lokomotif pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan menjadi motor penggerak dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang unggul dan berkelanjutan.
"Secara khusus, saya meminta kepada KDEKS agar menjadi motor penggerak dalam pembangunan usaha untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat. Apalagi jatim direncanakan akan menjadi Pusat wisata Industri Halal," kata dia.
Sebagai langkah awal berdirinya KDEKS, Pemprov Jatim harus membentuk Pergub Ekonomi Syariah. KDKES nantinya akan menjadi penopang ekonomi syariah di Jatim, dan keberadaan pusat wisata halal, yang selama ini digagas oleh Pemprov Jatim
Seperti diketahui, KNKS untuk peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia.
Pencanangan titik awal untuk memposisikan Indonesia sebagai salah satu pelaku utama dan hub ekonomi syariah dunia dilakukan seiring dengan peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia pada bulan Mei 2019. Pembentukan KNKS diharapkan akan diikuti KDEKS di seluruh Indonesia.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Hari Buruh, Fraksi PDIP DPRD Jatim: Saatnya Regulasi Pro-Pekerja Diperkuat!
- Anggota DPRD Jatim Sumardi Dorong UMKM Jombang Naik Kelas Lewat Digitalisasi dan Legalitas
- Khusnul Arif Dorong Penguatan Kolaborasi Lintas OPD untuk Antisipasi Longsor di Jalur Rawan Jawa Timur
