Jika Partai Gerindra bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo jilid II, maka partai pimpinan Prabowo Subianto itu akan mendapat jatah menteri yang ‘basah’.
- Kusnadi: Generasi Muda Berperan Melakukan Perubahan Suatu Bangsa
- Besok, Sahabat ABI Bakal Deklarasi Dukung Anies-Muhaimin
- Hasil Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Puas Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2022
Selangkah lagi Gerindra akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi jilid II. Pernyataaan Prabowo "kami siap membantu jika diperlukan" saat bertemu dengan Presiden terpilih Jokowi di Jakarta pada 13 Juli 2019, adalah isyarat bahwa Gerindra siap bergabung di pemerintahan baru Jokowi.
Pangi menjelaskan, menteri 'basah' atau strategis itu misalnya Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Menteri ESDM yang bisa menurunkan harga bahan pokok dan tarif listrik.
"Artinya, menteri tersebut punya kebijakan untuk menurunkan harga," ungkapnya.
Menurut Pangi, kalau tidak mendapatkan pos kementerian yang strategis, Gerindra akan sulit mewarnai di tubuh pemerintah, tidak akan bisa menyelesaikan persoalan rakyat di bawah.
Kalau ini yang terjadi, Pangi menyarankan Gerindra sebaiknya berada di luar pemerintahan menjadi oposisi.
"Itu bisa menjadi malapetaka atau blunder bagi Gerindra ke depannya karena mengambil menteri yang tidak bisa berbuat apa-apa. Gerindra akan mempertaruhkan masa depannya di Pemilu 2024," tutupnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Didukung Buruh saat Menyampaikan Aspirasi, Begini Jawaban Ganjar
- Megawati Tak Perlu Ikuti Kemauan Jokowi Usung Capres PDIP
- Kasus Aktif Covid-19 Hari Ini Turun 1.859 Orang
