Jika Partai Gerindra bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo jilid II, maka partai pimpinan Prabowo Subianto itu akan mendapat jatah menteri yang ‘basah’.
- BIN Diminta Turun Tangan Ungkap Dalang dan Motif Isu Penundaan Pemilu
- Dijuluki "The King of Angin Sorga", Ini Tiga Janji Luhut yang Menyakiti Hati Rakyat
- Perekat Nusantara Nilai Ada Upaya Melemahkan Penyelidikan Formula E
Selangkah lagi Gerindra akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi jilid II. Pernyataaan Prabowo "kami siap membantu jika diperlukan" saat bertemu dengan Presiden terpilih Jokowi di Jakarta pada 13 Juli 2019, adalah isyarat bahwa Gerindra siap bergabung di pemerintahan baru Jokowi.
Pangi menjelaskan, menteri 'basah' atau strategis itu misalnya Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Menteri ESDM yang bisa menurunkan harga bahan pokok dan tarif listrik.
"Artinya, menteri tersebut punya kebijakan untuk menurunkan harga," ungkapnya.
Menurut Pangi, kalau tidak mendapatkan pos kementerian yang strategis, Gerindra akan sulit mewarnai di tubuh pemerintah, tidak akan bisa menyelesaikan persoalan rakyat di bawah.
Kalau ini yang terjadi, Pangi menyarankan Gerindra sebaiknya berada di luar pemerintahan menjadi oposisi.
"Itu bisa menjadi malapetaka atau blunder bagi Gerindra ke depannya karena mengambil menteri yang tidak bisa berbuat apa-apa. Gerindra akan mempertaruhkan masa depannya di Pemilu 2024," tutupnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Mahfud Anggap Wacana Pembubaran MUI Berlebihan
- Politisi PDIP Jatim Minta Rencana Kenaikan BBM Subsidi Dikaji Ulang
- Usai Istikharah, Forum Da'i Muda Madura Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Capres 2024
