Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo menanggapi pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 oleh Presiden Joko Widodo.
- Dialog Bareng Milenial dan Gen-Z, Ini Kata Emil Dardak Soal Gibran
- Ratnadi Ismaon: Penurunan Stunting Dan Pemerataan Akses Internet Harus Jadi Prioritas
- Habib Rizieq Tak Ikut Aksi 2309, Ada Apa?
Mantan Danjen Kopassus itu tidak bicara banyak mengenai pembubaran Gugus Tugas melalui peraturan presiden (Perpres) 82/2020 tentang Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Namun saat ditanya mengenai tugas pokok dan fungsi Gugus Tugas yang akan diambil alih oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo memastikan tidak ada perbedaan.
"Tugasnya tetap saja (sama)," ujar Doni Monardo dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/7).
Di Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan PEN ini, Doni Monardo dipercaya sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Begitupun dengan struktur keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, yang dipastikan akan tetap dipimpin BNPB sebagai leading sector di tingkat pusat, dan pemerintah daerah sebagai leading sector di tingkat daerah.
"Iya (masih sama)," jawab Doni Monardo singkat.
Ketika ditanya lebih lanjut terkait tanggal pengumuman struktur keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan juga terkait anggaran yang akan diberikan, Doni Monardo enggan menjawab.
Mengacu pada Perpres 82/2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 diatur di dalam Pasal 20 ayat (1-2).
Beleid itu masih menugaskan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pusat dan daerah untuk sementara waktu. Karena disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tetap bertugas hingga keanggotaan lembaga penggantinya, yakni yang disebut Satuan Tugas Penanganan Covid-19, selesai struktur keanggotaannya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- PDIP Gresik Pastikan Paslon Yani-Alif Menang 85 Persen di Pilkada 2024
- Presiden Persoalkan Minimnya Anggaran Covid-19, PKS: Ibaratnya Rakyat Sudah Terkapar Tapi Pemerintah Baru Sadar
- Pilkada Magetan, Kepala Dindik: SK Pengunduran Diri Ida Yuhana Masih Proses
