Kepala BNN Kota Surabaya, AKBP Hartono mengaku, selama tahun 2019 BNN Kota Surabaya hanya menerima anggaran sebesar Rp 2 Milyar dari pusat. Anggaran ini juga termasuk anggaran untuk gaji pegawai.
- Bupati Lindra Terima Penghargaan Dari Kementan RI
- Penyaluran Zakat di Surabaya Tak Lagi Bersifat Bantuan, Wali Kota Eri: Wujudnya Modal Usaha
- Demo Tolak Kenaikan BBM di Surabaya Kondusif, Wali Kota Eri Cahyadi Fokus Peningkatan Daya Beli Masyarakat
Ia juga menyebut penyalahgunaan narkoba perlu menjadi perhatian serius baik dari Pemkot dan BNN untuk mensosialisasikan pentingnya melawan narkoba. Selama 2019 BNN sudah menangani 220 pecandu narkoba, dan ada 1300 penyalahgunaan narkoba.
"Yang kami tangani itu pecandu saja hampir 220, kemudian hampir 1.300 penyalahgunaan yaitu ada kurir, ada bandar," pungkasnya.
Seperti diberitakan DPRD Kota Surabaya mempertanyakan komitmen Pemkot Surabaya dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya.
Pasalnya sejak tahun 2019 Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk menangani masalah ini.
Tidak adanya alokasi anggaran untuk BNN ini menandakan kurang seriusnya Pemkot Surabaya. Khususnya dalam tim terpadu Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika, dan Prekursor Narkotika (P4GN).
"Kalau dibandingkan bahwa Sidoarjo saja besar yakni 3M, dan daerah lain juga ada, itu menandakan bahwa ada komitmen yang luar biasa dari pemerintah kotanya untuk menangani masalah P4GN ini ya," jelas Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya Akmarawita Kadir dikutip Kantor Berita saat ditemui usai hearing dengan BNN, Kamis (2/1).
Selain itu, persoalan integrasi dan koordinasi program tim terpadu P4GN pemkot dan BNN juga menjadi sorotan politisi asal Partai Golkar ini.
Menurutnya sesuai dengan permendagri nomor 12 tahun 2019 seharusnya kepala daerah dan jajaran di bawahnya menjadi unsur pimpinan P4GN.
Dalam permendagri itu seharusnya Ketua tim terpadu P4GN diketuai oleh walikota/wakil Wali Kota. Ketua 1 dijabat Sekda/ wakil ketua 2 BNN kota. Dan Sekertaris atau ketua harian dijabat kepala bakesbangpol.
"Khususnya Wali Kota masuk ke dalam ketua tim terpadu. Memang kita punya katanya punya tim P4GN. Tapi ternyata susunannya agak berbeda dengan yang ada di Permendagri," katanya.
Untuk itu, dirinya mendesak Pemkot Surabaya untuk berkoordinasi dengan BNN agar pemberantasan narkoba dapat terlaksana semakin masif dan baik di Kota Surabaya.
"Kalau programnya BNN dan Pemkot Disatukan, dan itu terintegrasi, maka hasilnya pasti akan sangat bagus," pungkasnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sebelum Berangkat Vaksinasi Covid-19, Ketua DPRD Surabaya Hanaya Minum Air Putih dan Makan Jajan Pasar
- Petani Tembakau Ngawi Didorong Tingkatkan Kualitas Tembakau
- Peringatan Hari Ibu, Gubernur Khofifah Minta Bahagiakan dan Sejahterakan Ibu Indonesia
