Perubahan istilah darurat menjadi level dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tak menjadi masalah asalkan dalam penerapannya, masyarakat tidak kelaparan.
- Bergerak Door To Door, Relawan Prabowo Di Bojonegoro Siap Menangkan Pilpres 2024
- Ramai Gerakan Civitas Akademika Kritik Jokowi untuk Siapa?
- Pimpinan DPR: Wacana Proporsional Tertutup Tidak Logis
Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, dampak ekonomi perpanjangan PPKM yang diputuskan pemerintah hingga 25 Juli 2021 tak bisa dihindari.
Perpanjangan PPKM ini sudah jelas akan sangat berdampak bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah," kata Aziz, seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Rabu (21/7).
Dampak tersebut, kata dia, akan tetap dirasakan masyarakat meski kebijakan perpanjangan pembatasan diubah dengan istilah apapun. Oleh karenanya, politisi PKS ini meminta pemerintah bertanggung jawab pada dampak yang ditimbulkan.
"Bantuan-bantuan untuk masyarakat harus segera diturunkan dan ditingkatkan agar tidak ada masyarakat yang tidak bisa makan karena kebijakan tersebut," pungkas Aziz.
Secara garis besar, aturan yang diterapkan masih sama yakni membatasi kegiatan masyarakat untuk menekan penularan Covid-19. Adapun perbedaan pada PPKM Level 3-4 nampak dari aturan WFH hingga jam operasional tempat usaha.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Asrilia-Satria Bakal Bangkitkan Kembali Pahlawan Ekonomi di Surabaya
- Pendeta Kristen BAMAG Banyuwangi Doakan Gus Ali Makki Jadi Bupati
- Partai Gerindra Dan Tim Koalisi Siap Menangkan Prabowo-Gibran Di Kota Probolinggo
