Selain menjatuhkan tuntutan 7 tahun penjara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Gresik juga meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menahan Sekda Pemkab Gresik non aktif, Andhy Hendro Wijaya di Rumah Tahanan Negara (Rutan).
- Pertengahan Tahun 2025, Radial Road Lontar Bisa Dilalui Kendaraan
- Libur Nasional dan Cuti Bersama, Pelayanan Pasien Rawat Jalan RSUD Caruban Tetap Buka
- Bupati Jombang Lantik 129 Pejabat
"Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun denda satu milliar rupiah, subsider enam bulan kurungan dipotong tahanan kota yang dijalani terdakwa dan dilakukan penahanan di Rutan,"ujar JPU Esti Harjanti Candrarini dikutip Kantor Berita RMOLJatim saat membacakan surat tuntutannya dihadapan majelis hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Jum'at (6/3).
Dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang pemotongan insentif pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Gresik, terdakwa Andhy Hendro Wijaya dianggap tidak mendukung program pemerintah yang bersih dari KKN.
"Sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Terdakwa Andhy Hendro Wijaya tidak memberikan contoh yang baik,"tandas JPU Esti saat membacakan pertimbangan yang memberatkan dalam surat tuntutannya.
Selain itu, Sikap berbelit-belit selama proses persidangan juga menjadi pertimbangan yang memberatkan dalam surat tuntutan JPU.
"Hal yang meringankan, terdakwa sopan dan belum pernah dihukum,"ucap JPU Esti.
Terkait uang pengganti, jaksa menjatuhkan nol rupiah karena uang pengganti tersebut telah dibebankan ke M Muchtar (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah). Sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp 157.437.000, JPU mengatakan barang bukti tersebut tetap berada dalam berkas perkara.
Diketahui, surat tuntutan untuk terdakwa Andhy Hendro Wijaya ini dibacakan oleh empat jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Gresik secara bergantian. Empat JPU tersebut antara lain, Dymas Adji Wibowo, Esti Harjanti Candrarini, Alifin Nurrahman Wanda dan A.A Ngurah Wirajaya.
Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan terdakwa Andhy Hendro Wijaya terbukti melanggar dakwaan kedua. Yakni melanggar Pasal 12 huruf f Jis, Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jis, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jis, Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Persidangan perkara ini akan kembali dilanjutkan pada Senin (9/3) dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa Andhy Hendro Wijaya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- BJB Kota Probolinggo Gelontorkan Ribuan Paket Beras Untuk Warga
- Pembangunan Pasar Induk Kota Batu Capai 93 Persen, Gubernur Khofifah: Jadi Pasar ‘One Stop Service’ yang Nyaman Bagi Wisatawan
- UNICEF Siap Dampingi Surabaya Menuju Kota Layak Anak Tingkat Dunia
