Jelang penerapan kebijakan new normal (kenormalan baru) oleh pemerintah pusat. DPC PKB Jombang mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk memperhatikan pendidikan pondok pesantren, Kamis (28/05/2020).
- Kunjungi Jember, Menteri PPPA Ajak Kaum Perempuan Ikut Ambil Peran dalam Pembangunan
- Ditolak, Rocky Gerung Tetap Naik Mimbar Siapapun Punya Dalil Boleh Pakai Sesukanya
- Demonstrasi Bagian dari Tatanan, Potensi Kericuhan Selalu Ada
Ketua DPC PKB Kabupaten Jombang, Masud Zuremi menilai bahwa jika kebijakan new normal atau kenormalan baru itu diterapkan dikehidupan masyarakat, maka pondok pesantren di Kabupaten Jombang juga akan terdampak.
"Jombang sebagai ikon kota santri yang punya ribuan pondok dan ratusan ribu santri yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus kalau nanti kebijakan new normal benar benar diterapkan," tegas Masud.
Lebih lanjut Ketua DPRD Kabupaten Jombang ini menjelaskan salah satu yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan protokol kesehatan dilingkungan pondok pesantren karena akan terjadi berkumpulnya banyak santri dalam satu komplek pondok.
Menurut Masud, Pemkab Jombang harus mengalokasikan Dana APBD yang sudah di setujui dalam penganan Covid 19 untuk pondok pesantren karena sarana dan prasarana pesantren sangat minim kalau pendidikan dilingkungan pesantren di buka kembali.
"Kita tidak ingin ketika pondok pesantren mulai di buka kembali akan ada penularan kembali Covid 19 dilingkungan pesantren," terang Abah Masud panggilan akrabnya dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada Kantor Berita Politik RMOLJatim.
Abah Masud mengungkapkan berdasar hasil pengamatan di beberapa fasilitas kesehatan untuk pencegahan covid-19 di pondok pesantren masih jauh dari memadai dan msih banyak pondok pesantren yang belum memiliki fasilitas kesehatan.
"Kondisi ini jelas memperhatinkan sebab penularan penyebaran Covid-19 sangat nyata di depan mata sementara kemampuan pondok pesantren sangat minim karena terbentur masalah dana," tambahnya.
"Jika tidak segera diantisipasi, ancaman Covid- 19 bagi keselamatan jiwa baik kyai, santri maupun pendidik dilingkungan pesantren akan terjadi," tandas Masud.
"Oleh sebab itu, perhatian Pemkab Jombang sangat dibutuhkan seiring dengan akan diterapkannya kebijakan pemerintah terkait new normal tersebut. Jika tidak, pondok pesantren dengan segala potensi besarnya akan menjadi masalah baru bagi bangsa ini," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- IAAC Hasilkan Petisi Kecam Intervensi Terhadap KPK
- Fahri Hamzah: Paling Siap Pimpin Indonesia, 2024 Tahun Prabowo
- Peringati HUT Kemerdekaan RI, PKS Jatim Ziarah ke Makam Pahlawan Nasional dan Pendiri NU
