Presiden Joko Widodo diminta untuk terlalu menuruti parpol pendukung dalam menyusun kabinetnya. Dalam menyusun kabinet, Jokowi bahkan diminta berani menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Ada Materi Bung Karno di Sekolah PDIP, Eri Ingat Program Risma
- Pemerintah Didesak Bikin Aturan Khusus Dana Pengentasan Stunting
- Pesan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Di Masa Reses Pertama Tahun 2024
Pengamat Politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara berpendapat, hal itu bisa dilakukan dengan menggaet lembaga hukum sekelas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyaringan calon menteri.
"Jika benar Jokowi sudah tidak ada beban lagi di periode keduanya ini, maka libatkan saja KPK untuk memverifikasi nama-nama menteri yang masuk ke kantong presiden demi meminimalisir masalah yang mungkin terjadi di kemudian hari," kata Igor kepada Kantor Berita RMOL, Minggu (14/7).
Berdasarkan catatan, sejumlah menteri kabinet Jokowi belakangan kerap disebut terlibat dalam kasus korupsi. Seperti halnya Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin yang terseret kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI tahun 2018-2019. Ia diperiksa tersangka anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy.
Kemudian Menpora Imam Nahrawi menjadi saksi kasus dana hibah Kemenpora untuk terdakwa Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI, Johny E Awuy.
Selanjutnya Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita yang saat ini masih disidik terkait kasus dugaan gratifikasi dengan tersangka anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso.
Bahkan satu menteri, yakni Menteri Sosial, Idrus Marham divonis tiga tahun penjara dalam kasus suap PLTU Riau-1.
Selain pelibatan lembaga hukum dalam perekrutan menteri, Jokowi juga dinilai harus merombak susunan kabinet baru berkenaan dengan fokus pembangunan sumber daya manusia (SDM) dari yang sebelumnya hanya fokus ke infrastruktur.
"Ibarat sepak bola, komposisi lune up pemainnya juga dirombak. Oleh karena itu, terkait pembangunan SDM, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus bisa menjadi kunci penting sebagai pemain bintang di lapangan nanti," tandasnya.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Terpilih Jadi Gubernur Terpopuler di AHI 2022, Ini Jurus Khofifah Hadapi Era Disrupsi Teknologi Informasi
- Kemeristek Dihapus, Demokrat: Pemerintah Seperti Memandang Tidak Penting Riset Dan Teknologi
- BPBD Madiun Bersama Warga Kerja Bakti Bantu Korban Bencana Hujan dan Angin Kencang
