Kursi menteri menjadi topik yang hangat dincangkan publik setelah Joko Widodo dan Maruf Amin resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Kritik BEM UI Sudah Tepat, Banyak Pelacur Intelektual di Lingkaran Jokowi
- Ikut Terseret "Konsorsium Sambo", Horas Bangso Batak Minta Kapolda Sumut Terbuka
- Ribuan Warga Doa Bersama Untuk Kemenangan Prabowo-Gibran, Khofifah Minta Waspada Serangan Fajar
Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara, Refly Harun memberi wejangan. Dia mengingatkan kepada Jokowi untuk yakin dengan referensi yang dimiliki dalam menentukan para pembantu di periode keduanya.
Susunan kabinet di periode kedua pantang lebih buruk ketimbang periode sebelumnya. Agar lebih fokus bekerja, Jokowi juga harus memikirkan agar menteri yang dipilih benar-benar kompeten sehingga tidak dirombak di kemudian hari.
Mantan walikota Solo itu juga harus percaya diri dengan penilaian sendiri. Apalagi, Jokowi sudah tidak memikirkan untuk kembali terpilih di pilpres mendatang.
Jokowi harus lebih nothing to loose. Toh tidak mikir lagi reelection,†tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Rabu (10/7).
Dalam hal ini, Refly juga meminta Jokowi tidak memilih menteri yang berpotensi dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jangan terulang ada menteri yang diangkat kemudian jadi koruptor, padahal awam tahu track record-nya sebelum jadi menteri,†pungkasnya.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Duet Anies-AHY Ancam Lumbung Suara Gerindra
- Konflik Palestina, Menlu Retno: Terjadi Pelanggaran HAM Berat di Gaza
- Dibagi 4 Klaster, Rakernas PAN Usulkan 9 Nama Calon Pemimpin Nasional 2024
