Presiden Joko Widodo mengisyaratkan keinginannya agar partai politik pendukung menggelar Musyawarah Nasional (Munas) sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober 2019, termasuk Golkar.
- Secercah Harapan Pedagang saat Ganjar Kunjungi Pedagang Pasar di Surabaya
- Negara Potong Pendapatan ASN Membuktikan APBN Sudah Kritis
- Hadiri Acara Halal Bihalal Relawan Jokowi, Ganjar Diteriaki Presiden
Untuk itu, DPP Golkar harus melaksanakan Rapat Pleno yang diikuti Rapimnas. Sebagai partai pendukung, kata dia, Golkar memiliki peran signifikan mengawal pemerintahan Jokowi-Maruf 2019-2024.
"Saya mendukung segera rapat untuk menentukan kapan yang baik (waktu) Munas bagi Partai Golkar," ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah partai pendukung Jokowi-Maruf saat ini telah bergegas mempercepat penyelenggaraan Munas sebelum pelantikan. Beberapa diantaranya adalah PDP dan PKB.
PDIP bahkan sebelumnya akan menggelar Kongres pada tahun 2020, namun dipercepat untuk menyesuaikan agenda partai dan pemerintah serta mempersiapkan untuk Pilkada serentak 2020. Sedangkan PKB direncanakan akan melaksanakan Muktamar di Bali pada 20-22 Agustus.
Pun demikian dengan partai berlambang pohon beringin, hingga kini ia mengaku sudah ada desakan dari sejumlah kader dan juga pengurus DPD Golkar untuk segera melakukan Munas pada September ini.
"Ada dorongan (Munas) sebelum penetapan kabinet, ada dorongan seperti itu," ujarnya.
Namun diakui Andi, sejauh ini Golkar memang belum menjadwalkan waktu Munas karena dinamika yang terjadi dalam internal yang terbelah menginginkan Munas digelar September, sedangkan lainnya menginginkan Desember 2019.
"Rapat pleno akan digelar pada pertengahan Juli ini untuk menentukan waktu pelaksanaan Munas Golkar, Kita tunggu saja" tutupnya. [mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Terkait Vaksin Covid-19, PKS: Jangan Sampai Dimonopoli Negara Maju
- Kegigihan Forkopimda Sumenep Membuahkan Hasil, Bantuan 25 Ton Beras Bagi Warga Masalembu Diberangkatkan
- Ketum JMSI: Keajaiban Vietnam Perlu Dipelajari
