Presiden Joko Widodo diharapkan tidak mengulangi kesalahannya pada periode pertama yang memilih Jaksa Agung berasal dari partai politik (parpol).
- Usai Keluarga Bugis- Makassar, Giliran Relawan Pemuda Batak Bersatu Deklarasi Siap Memenangkan Khofifah-Emi
- Cak Imin Beri Pembekalan Terhadap Lima Kandidat Bacakada Gresik 2024
- Kuatkan Dukungan Ganjar-Mahfud, Forum Silaturrahmi Gus dan Kyai Jatim Sowan ke Ponpes Miftahul Huda Pacitan
"Kegagalan terbesar dari Jokowi kemarin ialah menarik orang partai masuk ke dalam kejaksaan. Meskipun dia dulu Jaksa karir, tapi kan dia di Nasdem kemudian jadi Jaksa Agung," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita RMOL, Minggu (4/8).
Bahkan, Ubedillah menganggap Jokowi keliru memberikan posisi Jaksa Agung yang berasal dari partai politik. Karena hal itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik Nasdem.
"Menurut saya itu kekeliruan. Kenapa keliru? Karena kejaksaan bisa digunakan untuk kepentingan politik Nasdem, itu terbukti," tegasnya.
Padahal kata Ubedillah, jika ingin membangun demokrasi yang sehat, Jokowi harus menerapkan Trias Politika secara benar.
"Kejaksaan dan Mahkamah itu lembaga yudisial. Nah, ranah yudikatif ini dia harus independen. Sama sewajarnya dengan legislatif dan eksekutif. Karena dia adalah untuk membuat check and balance di kekuasaan, maka sebetulnya kejaksaan dan mahkamah, itu memang harus kelompok independen yang tidak bersentuhan dengan parpol," pungkasnya.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Terinspirasi Ganjar, Relawan Srikandi Jatim Gali Potensi Milenial Perempuan Pasuruan
- Pilkada Jombang Aman dan Kondusif, Ini Imbauan Kapolres Jombang Untuk Relawan dan Pendukung Usai Silaturahim ke Para Paslon
- MK Tolak Gugatan Sistem Pemilu Tertutup, Denny Indrayana: Alhamdulillah, Informasi Saya Keliru
