Rencana kabinet baru atau kabinet II pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih belum terbentuk, bahkan terus beredar kabar hoax berisi draf susunan menteri.
- Kepala BPIP Sering Bikin Resah, Yudian Wahyudi Pantasnya Dipecat
- Hadiri Undangan MKD, Mahfud Jelaskan Ferdy Sambo Hubungi Anggota DPR Setelah Pembunuhan Brigadir J
- Gerakan Pemberian Dukungan untuk Gibran Bermunculan di Nganjuk
Dalam praktek politik koalisi, menawarkan kader partai anggota koalisi kepada presiden memang tak bisa dihindari.
"Tetapi, presiden harus tetap mempertimbangkan kompetensi dan integritas. Sebab, dari pengalaman sebelumnya ada menteri yang terseret dalam masalah yang menyangkut integritas," kata Wahyudi dikutip Kantor Berita , Sabtu (20/7).
Keselarasan antar menteri, lanjutnya, juga menjadi hal penting dalam menyusun kabinet, terutama yang menyangkut kebijakan publik.
Masih kata Wahyudi, yang pernah terjadi bukan hanya ketidakselarasan, melainkan antar menteri saling menyalahkan.
"Padahal, kinerja menteri berpengaruh pada citra presiden," lanjutnya.
Dalam kacamata politik, kata Wahyudi, performa politik dan performa ekonomi selalu menjadi bahan pertimbangan dalam upaya kelanggengan kekuatan suatu koalisi.
"Selama tidak mengusik dan mengganggu presiden sebagai hak preogratif, itu tidak masalah. Tarulah misalkan ada yang diminta bersiap diri, tapi urung dilantik. Atau menteri yang sudah dilantik, lantas mengundurkan diri. Kejadian ini mengesankan koalisi bukannya menguatkan presiden, justru melemahkannya," tutupnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Siang Ini Jokowi Akan Lantik Azwar Anas Gantikan Mendiang Tjahjo Kumolo, Posisi Menpan RB Tetap Milik PDIP
- Khofifah Ajak Muslimat NU Jember Perbanyak Sedekah, Bantu Entaskan Kemiskinan Ekstrem
- Ketum JMSI Minta Generasi Muda Tak Lagi Terjebak Cebong-Kampret
