Pemerintah pusat tidak bisa menjalankan karantina wilayah atau lockdown sebagaimana diamanahkan dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, sebab diduga tidak memiliki cukup uang.
- Sejumlah Profesor Berkumpul di Yogyakarta Soroti Krisis Kepemimpinan
- Riset SSC, Cak Dedi Berpeluang Head To Head Lawan Armuji Di Pilwali Surabaya 2024
- Jokowi Ingin Wilayah PPKM Level 3 dan 2 Segerakan Memulai PTM
Apalagi melakukan lockdown butuh banyak uang untuk memberi jaminan sosial kepada masyarakat yang diminta untuk berdiam di rumah.
“Makanya hanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Itu pun tanggung jawab daerah,” ujar Ketua Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/4).
Selain itu, tanda negara tidak punya uang semakin nyata saat Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan global bond dengan tenor hingga 50 tahun.
Namun kondisi ini terbantahkan jika melihat proyek kerja sama dalam Program Kartu Pra Kerja yang melibatkan Ruang Guru, perusahaan milik Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Belva Devara.
Saat ini Ruang Guru dipercaya menjadi aplikator program pelatihan yang anggarannya mencapai Rp 5,6 triliun.
“Kalau tak ada uang, kenapa stafsus milenial dapat proyek triliunan? Aneh,” tutupnya.
.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Mahfud MD Anggap Wacana Pembubaran MUI Terlalu Berlebihan
- Disambut Yel-yel, Ribuan Buruh Berebut Jabat Tangan Prabowo di Peringatan May Day 2025
- Kuswanto Ingatkan Pentingnya Pengawasan Orangtua terhadap Penggunaan Media Sosial
