Kegiatan transportasi massal kembali dinormalkan usai dibatasi sementara di tengah pandemik Covid-19.
- Soal Mimpi SBY Satu Kereta dengan Mega, Jokowi: Itu Mimpi Kita Semua
- MA Tolak PK Moeldoko, Demokrat: Kado Terindah Ulang Tahun AHY
- Kematian Santri Gontor, Wamenag: Percayalah Pesantren Adalah Tempat yang Aman Bagi Anak Belajar
Normalnya moda transportasi darat, udara, dan laut tersebut bertujuan agar roda perekonomian tetap berjalan di saat perekonomian semakin anjlok.
Namun alih-alih Pemerintahan Joko Widodo memperbaiki perekonomian, Peneliti Insititut Riset Indonesia (INSIS), Dian Permata menilai kebijakan tersebut justru memiliki celah untuk membiarkan banjir pemudik menjelang Idul Fitri.
"Relaksasi model ini dapat menjadi langkah alternatif yang disediakan pemerintah bagi individu yang tetap ngotot atau keukeuh mudik. Karena, mereka akan menggunakan segala cara agar tetap mudik seperti pada tahun sebelumnya," ucap Dian Permata dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/5).
Meski ditekankan tetap mengutamakan protokol kesehatan, namun kebijakan yang dikeluarkan Kemenhub ini dinilai hanya akal-akalan untuk memfasilitasi para pemudik.
“Kebijakan ini seperti memberikan jalan atau akal-akalan kebijakan," tegas Dian.
Tak hanya itu, membuka transportasi juga memperlihatkan ketidaktegasan pemerintah dalam mengambil kebijakan upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Saya khawatir, malah ke depan ledakan penyebaran itu ada di daerah. Dan kepala daerah yang akan menerima getah kebijakan relaksasi ini," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tak Pikirkan Hasil Survei, Bupati Fauzi Fokus Bangun Sumenep
- JK, Boediono hingga Hatta Rajasa Hadiri Peresmian Museum dan Galeri SBY-Ani di Pacitan
- Banyak Data Bocor, Komisi I DPR Minta Semua Lembaga dan Kementerian Diaudit
