Keputusan memulai proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada awal bulan ini mendadak terkendala miskonsepsi data penularan Covid-19 di lingkungan akademik.
- Tak Mungkin KPK Pertaruhkan Lembaganya untuk Mengkriminalisasi Anies
- Bawaslu Madiun Harapkan Peran Serta Elemen Masyarakat Turut Serta Awasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak
- Ahok Lebih Pantas Diadili Daripada jadi Dirut Pertamina
Miskonsepsi data penularan Covid-19 terjadi karena muncul informasi yang menyebutkan munculnya klaster penularan yang mencapai 1.296 dari total 46.500 sekolah yang melaksanakan PTM terbatas, atau sekitar 2,8 persen satuan pendidikan dalam satu bulan terakhir.
Akibat itu, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas
"Jadi khusus kami dan Pak Nadiem diminta oleh Bapak Presiden untuk review implementasi program pembelajaran tatap muka," ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam jumpa pers virtual Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin malam (27/9).
Maka dari itu, Budi memastikan starategi yang akan diuji di lapangan untuk menjalankan perintah Jokowi. Yaitu, yang paling utama adalah strategi deteksi atau surveilans atau 3T (testing, tracing, treatment), selain strategi protokol kesehatan (perubahan perilaku atau 3M memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan).
"Kita ingin melakukan strategi surveilans (3T atau deteksi) tadi, khusus untuk aktivitas belajar mengajar," katanya.
"Nanti kalau ini berhasil, kita akan mereplikasi ke aktivitas perdagangan, aktivitas pariwisata, aktivitas keagamaan, aktivitas transportasi, dan sebagainya," demikian Budi.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- MUI Prihatin Dugaan Pesta Bikini Depok, Dorong Polisi Usut Tuntas
- BPK Didesak Audit Ulang Dana Realisasi Wajib PCR
- Gus Yahya Uraikan Dua Fokus Utama Konbes NU Tahun 2022
