. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah pernyataan Ketua PBNU Said Aqil Sirodj yang menyatakan Kemenkeu belum menepati janjinya soal gelontoran dana Rp 1,5 triliun untuk kredit murah.
- Hadiri Upacara HUT ke-78 TNI, Prabowo Duduk Berdampingan dengan SBY
- Dubes Zuhair Al Shun: Hamas dan Fatah akan Terus Berjuang untuk Palestina
- DPRD Jatim Minta Jalan Dan Jembatan Yang Rusak Karena Bencana Alam Segera Diperbaiki
Dikatakan program penyaluran kredit murah ini bernama Ultra Mikro (UMi) dan bekerja sama dengan koperasi yang berbasis ormas Islam. NU pun menjadi salah satu Ormas yang bekerja sama dengan pemerintah.
"Jadi apa yang disampaikan Ketua Umum PBNU Said bahwa sampai hari ini kredit usaha yang dijanjikan belum ada sepeser pun yang terlaksana adalah sama sekali tidak benar," ucap Nufransa Rabu (25/12).
Merespons pernyataan Kemenkeu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Helmy Faishal Zaini menyampaikan keterangannya.
"Pelaksanaan MoU terkait UMi ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dijelaskan oleh LPNU (Lembaga Perekonomian NU). Mengingat kami tidak melihat adanya model pembiayaan sebagaimana yang diharapkan kesepakatan diawal," ujarnya melalui keterangan tertulisnya pada Kamis (26/12).
"Yakni salah satunya pricing pembiayaan bagi pelaku ekonomi mikro sebesar 2 persen sampai di tangan end user. Yang terjadi adalah pricing yang terlalu tinggi sebesar 8 persen, bahkan lebih tinggi dari KUR yang berkisar 6 persen," sambungnya.
Dengan pembiayaan yang tinggi tersebut, PBNU menganggap tidak layak untuk membantu masyarakat kecil yang butuh afirmasi pricing untuk menjalankan usaha mikro, yakni pada kisaran 2 persen di tingkat penerima kredit. PBNU melihat jika kredit murah yang diinginkan Kemenkeu tidak akan benar-benar dapat membantu pelaku mikro ekonomi.
Selain itu PBNU juga telah mengirim surat rekomendasi tertanggal 22 Mei 2017 sebagai tindak lanjut MOU untuk menjawab permintaan data teknis koperasi atau BMT yang akan ikut dalam program.
Namun mengingat rate yang terlalu tinggi, program ini tidak dapat diteruskan. Terlebih pemerintah menunjuk 3 lembaga sebagai penyalur, yakni Bahana Artha Ventura, PNM & Pegadaian.
"Tentu harapan untuk mendapatkan semurah-murahnya kredit mikro menjadi semakin jauh," tegasnya.
Helmi juga menegaskan, terkait kerja sama Kemenkeu dengan beberapa pesantren diebut sebagai pilot project adalah bukan bagian dari kerja sama yang diharapkan PBNU.
Sebagai kepanjangan PBNU, Helmi menyebutkan bahwa LPNU yang ditunjuk melakukan pendampingan program tidak lagi diajak untuk terlibat aktif.
Dengan demikian tim yang telah dibentuk oleh LPNU pun tidak dapat melakukan monitoring & evaluasi (monev). PBNU juga memastikan bahwa upaya peningkatan kapasitas (capacity building) yang sejak awal sesungguhnya sudah dirancang guna menumbuhkan dan menggairahkan para pelaku ekonomi mikro juga tidak berjalan.
"Harapan untuk terwujudnya kredit semurah-murahnya adalah impian besar bagi PBNU. Hal ini merupakan upaya untuk mengawal dan memberi pelayanan kepada umat terutama dalam program pemberdayaan ekonomi," pungkasnya.
Sebelumnya Ketua PBNU Dalam video yang yang diunggah Ketua PBNU yang juga staf khusus Wapres Maruf Amin, Robikin Emhas, Kiai Said mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima sepeser pun dari nilai yang dijanjikan Sri Mulyani.
"Sampai hari ini satu peser pun belum terlaksana. Ini biar tahu semua seperti apa pemerintah kita ini. Biar tahu semua,†ucap Kiai Said, dikutip Kantor Berita RMOLBanten, Kamis (26/12).[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Airlangga Pastikan Hadiri Panggilan Kejagung Pekan Depan
- Terbongkarnya Skenario Palsu Ferdy Sambo Memantik Desakan Publik Investigasi Ulang Kasus KM 50
- Kesaksian Rizal Ramli: Lily Wahid Bercita-Cita Rakyat Indonesia Adil dan Sejahtera
