Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengkritisi pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin supaya menjalankan program yang telah ditawarkan di hadapan rakyat.
- Gerindra Kabupaten Probolinggo Bedah Suara Pemilu 2019 Demi Target Kemenangan 2024
- PKB Resmi Rekom Paslon Gus Haris-Ra Fahmi di Pilkada Probolinggo 2024
- Wujudkan Bansos Tepat Sasaran, Ketua DPR Jatim Minta Validasi Data Segera Dilakukan
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menegaskan kritik dari PBNU bukan berarti organisasi Islam terbesar di Indonesia itu bakal menjadi oposisi bagi pemerintah.
"Iya NU bukan oposisi tapi advokasi," ujar Said diansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/1).
Di sisi lain, Said menyampaikan harapannya di tahun 2020 kepada pemerintah agar melaksanakan dengan konsisten program-program yang telah dirancang.
Terutama, soal keinginan menarik investasi ke dalam negeri untuk mengentaskan ketimpangan sosial dan ekonomi.
"Silahkan undang investasi, namun kurangi ketimpangan,†katanya.
Said menilai masalah ketimpangan sosial menjadi penyakit turun temurun yang diwariskan oleh era kolonialisme.
Oleh karena itu, Said menyarankan pemerintah agar dapat mengurangi ketimpangan dengan cara proteksi dan pembangunan yang produktif.
"Jangan yang kaya semakin kaya yang miskin semakin terpuruk, perkuat basis sosial melalui proteksi dan pembangunan jaring pengaman sosial yang produktif dan terarah," pungkasnya. [mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Komisi E DPRD Jatim Dukung Penuh Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)
- RK Gabung Golkar, JK: Ahlan wa Sahlan
- Bukan Omong Kosong, Viani Limardi Akhirnya Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun
