Komisi E DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), yang bertujuan untuk memperkuat literasi dan menciptakan kesetaraan sosial di masyarakat.
- Gubernur Khofifah Ajukan Rencana Pembangunan 40 Sekolah Rakyat, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Soroti Tata Kelola Pendidikan
- Komisi E DPRD Jatim Tegaskan Komitmen Selesaikan Empat Perda Strategis di Tahun 2025
- Ketua Komisi E DPRD Jatim Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Hutan dan Angin Kencang di Pamekasan
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP, menyatakan bahwa TPBIS adalah langkah strategis untuk menjadikan perpustakaan tidak hanya sebagai tempat membaca, tetapi sebagai pusat pembelajaran yang inklusif, aksesibel, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang terpinggirkan.
"Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) ini bertujuan untuk mengembangkan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan komunitas yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat, termasuk kelompok yang kurang terlayani,” ungkap Sri Untari saat ditemui di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Senin (23/12/2024).
Sri Untari, yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, menjelaskan bahwa transformasi perpustakaan ini mencakup beragam kegiatan, mulai dari pengembangan literasi dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, hingga pelatihan dan diskusi yang melibatkan berbagai komunitas. Selain itu, perpustakaan juga menjadi ruang kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), sekolah, dan pemerintah untuk memperluas dampak positif dari program ini.
"Selain program literasi yang sangat fundamental, perpustakaan juga menjadi tempat yang sangat penting untuk kegiatan komunitas. Diskusi, workshop, dan pelatihan yang diadakan di perpustakaan dapat mendorong masyarakat untuk berkembang secara kolektif," jelasnya.
Program TPBIS ini sudah menunjukkan hasil yang luar biasa. Berdasarkan data yang ada, sebanyak 2.133.918 anggota masyarakat telah terlibat dalam 85.776 kegiatan yang diadakan di berbagai perpustakaan di Jawa Timur. Program ini bahkan telah direplikasi secara mandiri di 18 kabupaten/kota serta di 1.125 desa dan kelurahan. Secara ekonomi, TPBIS memberikan manfaat besar dengan total nilai lebih dari Rp570 miliar selama periode 2020-2021.
Beberapa inovasi yang muncul dari program ini juga patut diapresiasi, di antaranya Literacy Eco Green for Education Natural Development (LEGEND), yang menggabungkan literasi dengan kesadaran lingkungan, serta Peer Meeting Learning, yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapabilitas inklusi sosial.
“Kami percaya bahwa kolaborasi yang erat antara Dinas Perpustakaan, LSM, sekolah, dan pemerintah akan memperkuat dampak dari program ini. Sinergi antara pihak-pihak ini akan membuat perpustakaan lebih mudah diakses oleh masyarakat dan lebih relevan dalam memberikan manfaat,” ujar Sri Untari.
Lebih lanjut, Sri Untari menekankan bahwa dukungan Komisi E terhadap TPBIS juga terlihat dari perhatian mereka terhadap regulasi yang mendukung program ini. Jawa Timur memiliki sejumlah peraturan daerah yang mendukung aksesibilitas fasilitas publik, termasuk perpustakaan, seperti Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dan Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
“Peraturan daerah ini adalah bukti komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung inklusi sosial. Kami berharap agar regulasi ini dapat terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, agar relevansi dan efektivitasnya tetap terjaga,” tuturnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Indosat Ooredoo Hutchison Catat Kinerja Solid di Kuartal I 2025, Perkuat Fondasi Digital dan AI di Indonesia
- Hari Buruh, Fraksi PDIP DPRD Jatim: Saatnya Regulasi Pro-Pekerja Diperkuat!
- Gubernur Khofifah Tegaskan Komitmen Jawa Timur Garda Terdepan Wujudkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
