Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap mengawasi pembangunan infrastuktur pemerintahan Joko Widodo.
- Kejari Manggarai Barat Teken MoU dengan Bulog di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- Laporan Dugaan Korupsi Tanah Negara di Jember, Ahli Waris Serahkan Alat Bukti Kepemilikan
- Apresiasi Capaian Kinerja Kemenkumham Jatim, Arteria Dahlan Janjikan Atensi Khusus
Baca Juga
"Pertumbuhan infrastruktur itu sekitar Rp 4 ribuan triliun lebih, jadi memang sangat besar," ujar Laode dalam diskusi bertajuk "Potensi Korupsi Di Sektor Kontruksi" di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (9/12).
Laode menjelaskan, pengawasan KPK terhadap pembangunan nasional sejak hulu atau perencanaan. Hal ini untuk memastikan anggaran proyek tidak disalahgunakan
"Berharap planning dan budgettingnya bisa menggunakan e-planning dan e-budgeting," kata Laode.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemuda Diduga Bjorka yang Ditangkap di Madiun Masih Diperiksa
- Tragis, Anak Tuna Netra Dicabuli Seorang Kakek Saat Bermain di Tempat Kerja
- Potensi Bikin Rusuh, Ratusan Anggota Perguruan Silat Diamankan
Baca Juga
