Pasca disetujuinya revisi UU 20/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini di ambang kematian.
- 913 Orang Gangguan Jiwa di Jember Masuk DPT Pemilu 2024
- Kasus Aktif Covid-19 Turun 209 Orang, Sembuh 1.867 Pasien
- Kasasi Ditolak MA, Habib Rizieq Harus Jalani Hukuman 8 Bulan Penjara
Menurut Abraham, ada enam poin krusial dari rencana revisi UU KPK yang menjadi sorotan yang diantaranya akan membuat KPK mati suri.
Pertama, KPK hendak dimasukkan sebagai lembaga penegak hukum berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan atau di bawah Presiden.
"Dimana pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan," kata Abraham melanjutkan.
Kedua, masalah penyadapan. Dalam draf revisi UU KPK menghendaki penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas (DP) KPK.
Ketiga, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai hukum acara pidana.
Keempat, setiap instansi, kementerian, lembaga wajib menyelenggarakan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara (LHKPN) sebelum dan setelah berakhir masa jabatan.
"Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja KPK," tegas Abraham.
Kelima, ada organisasi bernama Dewan Pengawas KPK yang bertugas mengawasi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dewan Pengawas yang berjumlah lima orang ini dibantu oleh organ pelaksana pengawas.
Keenam, revisi membolehkan KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun.
"Ini akan membuat KPK mati suri," demikian Abraham Samad.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pilpres 2024, Migrant Care Ungkap Modus "Dagang Susu" di Kuala Lumpur
- PRPHKI Prediksi Hadi Tjahjanto akan Gantikan Posisi Moeldoko
- Elektabilitas Prabowo Masih Tertinggi, SMRC: Pernah Disalip Ganjar dan Anies
