Pemerintahan dan DPR sepertinya bekerja untuk kepentingan oligarki meloloskan undang-undang di tengah pandemik virus corona (Covid-19).
- Bu Nyai Surabaya Ikrar Dukung Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Penerus Risma
- Agar Elektabilitas Tidak Anjlok, Ridwan Kamil Harus Membela Rakyat Bojong Koneng
- Indonesia Butuh UU Keamanan Siber
“Mumpung sedang pandemi. Mumpung rakyat sibuk dengan urusan perut dan periuk nasi. Mumpung elemen masyarakat kritis dan mahasiswa tak bisa turun ke jalan, karena aturan baru penyikapan pandemi Covid-19. Maka, undang-undang pun berusaha diloloskan demi kepentingan oligarki,” ujar aktivis antikorupsi, Mohammad Trijanto pada Kantor Berita RMOLJatim, Senin (22/6).
Trijanto memandang sejauh ini langkah mereka selalu sukses. Mulai dari UU Minerba sampai yang undang-undang kelas kakap seperti UU Kebijakan, Stabilitas Keuangan Negara alias UU Covid-19, dan yang terakhir Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
“Semua berhasil digolkan. Melenggang mulus tanpa perlawanan yang berarti. Hanya riak-riak dan gelombang kecil yang hilang dengan sendirinya, tertelan waktu dan berbagai isu. Tampak mereka terlalu serakah dan kemaruk. Aji mumpung dipakai,” kritiknya.
Wajar jika saat ini beberapa pihak sedang euforia kekuasaan. Lanjut Trijanto, mereka kelihatannya menduga bakal selamat, sukses menyelundupkan dan menggolkan undang-undang seperti sebelumnya.
“Mereka semakin lupa atau mungkin terlalu percaya diri. Dan konyolnya, mereka semakin berani dan nekad menabrak rambu-rambu yang selama ini berdiri tegak mengikat erat nilai keadilan dan kebenaran,” jelasnya.
Namun Trijanto mengingatkan, tidak ada pesta yang tidak berakhir. Pasalnya rakyat mulai tersadar bahwa semua kebijakan pemerintah selalu merugikan. Rakyat pasti akan melawan.
“Hati-hati, perlawanan rakyat kali ini bukan hanya riak ombak kecil yang mengayun dan meninabobokan. Sudah berubah menjadi gelombang pasang. Ingat, jika salah antisipasi bisa bakal menjadi tsunami. Menggulung mereka sampai jauh ke daratan. Bahkan bisa terjadi tsunami politik,” tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Walau Kenaikan Harga BBM Bukan Hal Baru, Pemerintah Perlu Pastikan Daya Beli Mayarakat Tak Terganggu
- Sri Mulyani Disarankan Tinjau Ulang Penghapusan Subisidi Energi Minyak dan Fosil
- Anies Dapat Tambahan Multivitamin Usai Kunjungi JK
