Isu penundaan pemilu yang berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Presiden terus bergulir usai mendapat respons langsung Jokowi.
- Jokowi Finalis Tokoh Dunia OCCRP, Tak Layak Hadiri Prosesi Pemakaman Paus Fransiskus
- Ngadep dan Sebut Jokowi Bos, Menteri-menteri Lakukan Pemberontakan Kecil ke Prabowo
- Bertemu Sespimmen Polri di Solo, Ada Upaya Jokowi Ingin jadi Pusat Perbincangan Publik
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menyarankan agar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membisiki Presiden Jokowi bahwa wacana penundaan Pemilu adalah melanggar konstitusi.
Dan Mahfud MD, kata Muslim harus tampil ke publik dan menjelaskan bahwa ide tunda pemilu adalah langgar konstitusi dan sesat.
"Jika dibiarkan akan membenarkan pelanggaran konsitusi. Negara berjalan tanpa konsitusi dan ini berbahaya," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/3).
Karena menurut Muslim, jika sikap Presiden Joko Widodo yang membiarkan wacana penundaan Pemilu dibiarkan saja oleh pembantunya seperti Mahfud MD, maka negara dijerumuskan ke arah yang sesat.
"Karena negara berjalan tanpa konsitusi dan itu pasti timbulkan kekacauan. Menko Polhukam paling bertanggung jawab atas hal ini jika akhirnya Jokowi ikuti saran pembisiknya tunda pemilu dan perpanjang jabatannya," pungkas Muslim.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Menimbulkan Kolusi dan Merugikan
- Jokowi Finalis Tokoh Dunia OCCRP, Tak Layak Hadiri Prosesi Pemakaman Paus Fransiskus
- Ngadep dan Sebut Jokowi Bos, Menteri-menteri Lakukan Pemberontakan Kecil ke Prabowo
