Pemerintah disarankan untuk tidak represif dengan menunjukkan arogansi kekuasaan saat menertibkan masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
- Menatap Pilwali 2024, PSI Sebut Eri-Armuji Putra Terbaik Surabaya Saat Ini
- Duet Airlangga-AHY Bisa Jadi Kuda Hitam, Tapi Masih Butuh Penjajakan
- Survei Terbaru ARCHI: Elektabilitas Anies-Muhaimin Naik, Prabowo-Gibran Turun
Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam mengatakan, rakyat tidak membutuhkan sikap represif di saat pandemi Covid-19, melainkan membutuhkan sikap dan imbauan pemerintah yang humanis agar dipatuhi rakyatnya.
"Tentu pemerintah harus tegas, tapi bukan berarti represif, saya kira juga harus introspeksi juga kenapa kemudian masyarakat tidak patuh terhadap imbauan masyarakat, jangan-jangan masyarakat hanya untuk cari makan," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/7).
Pandangan Saiful merespons sikap aparat pemerintah di Semarang yang menyemprotkan para pedagang menggunakan air dari mobil pemadam kebakaran serta membawa barang-barang dagangan.
"Saya kira kalau pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk bantuan atau apapun macamnya, maka saya kira masyarakat dengan tenang mengikuti imbauan pemerintah untuk melaksanakan PPKM Darurat dengan sebagaimana mestinya," jelas Saiful.
Akan tetapi, jika pemerintah hanya memerintahkan masyarakat untuk di rumah saja tanpa diikuti dengan bantuan yang mencukupi untuk masyarakat, maka pemerintah dianggap keterlaluan, apalagi bertindak represif kepada masyarakat.
"Karena kita tahu semakin represif bukan berarti mereka akan semakin patuh, pasti mereka tentu akan berfikir untuk melakukan perlawanan-perlawanan," pungkas Saiful.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- HPN 2024, Bupati Jember Dapat Penghargaan Anugerah PWI Pusat
- DPR RI Sesalkan PT ITSS Gunakan Teknologi Smelter Jadul
- Suharso Monoarfa Didesak Mundur