Terkait tudingan anggota Komisi III DPR Benny K Harman tentang adanya dugaan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap kader-kader Partai Demokrat di daerah, pihak Polri akan mengecek kebenarannya di lapangan.
- Demokrat Resmi Punya Dewan Pakar yang Dipimpin Andi Mallarangeng
- Irwan Fecho Gantikan Mendiang Renville Antonio
- Terpilihnya Aklamasi AHY dan SBY sebagai Pemimpin Demokrat Akan Bawa Kejayaan di Pemilu 2029
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan, jika memang benar ditemukan pelanggaran seperti yang dituduhkan, tindakan tegas merupakan konsekuensi yang harus diterima.
“Kami cek dulu kebenarannya,” tegas Argo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/3).
Menurut Argo, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diamanatkan UU 2/2002 bertugas untuk memelihara dan memastikan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat terjaga.
“Polri tidak berpolitik sehingga jangan diseret ke ranah politik. Tugas pokok Polri memelihara Kamtibmas,” ungkapnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
Argo menekankan, pada perhelatan Pilkada serentak 2020 pimpinan Polri secara khusus menerbitkan perintah yang tertuang dalam Surat Telegram tentang Netralitas Anggota Polri.
Untuk mengawasi seluruh personel, Polri memiliki pengawas internal yang terbuka bagi masyarakat jika menemukan anggota yang melakukan pelanggaran.
Melalui akun Twitternya, Benny mengatakan para pengurus Demokrat tingkat kabupaten/kota kini resah karena diancam oleh intel-intel Polres.
Penjelasan Benny, para pengurus partai itu didesak untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai.
Benny mengatakan bahwa mereka para oknum itu melakukan aksinya atas perintah Kapolres.
"Saya menyampaikan itu berdasarkan fakta, mereka melakukan hal itu melaporkan kepada kami," ucap Benny.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Saran Refly Harun Soal Polri di Bawah Kemendagri
- Wali Kota Surabaya Eri Gandeng Polisi dan TNI Perangi Curanmor, Ajak Warga Tingkatkan Kewaspadaan
- Polri Susun Skema Rekayasa Lalin Saat Arus Balik Lebaran 2025