. Keputusan Presiden Joko Widodo yang melarang para menteri mengeluarkan kebijakan strategis jelan masa kabinet berakhir merupakan keputusan yang baik.
- Pesan SBY ke Demokrat: Jangan Gamang dan Risau Meski Tidak Punya Uang dan Kekuasaan
- Chusni Mubarok Dorong Kebangkitan Ekonomi Desa Malang Raya Lewat 390 Unit Koperasi Merah Putih
- Divisi Propam Jamin Netralitas Polri di Pemilu 2024
"Periode akhir dari suatu pemerintahan tradisi dan etiknya adalah sebagai lame duck governmentâ€. Seharusnya begitu," ungkap ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini, Selasa (6/8).
Bagi Didik, kebijakan strategis yang diambil menteri di penghujung waktu akan berpengaruh pada menteri selanjutnya. Sehingga hal itu harus dihindari.
"Jika buruk direksi yang dipilih, maka itu akan mempengaruhi bertahun-tahun kemudian," tandas Didik.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, permintaan presiden didasari karena pemerintahan tinggal beberapa bulan sampai pelantikan. Mantan panglima TNI itu menyebut Jokowi tak ingin ada beban pada periode keduanya nanti.
"Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu aja sebenarnya," tuturnya seperti dilansir Kantor Berita RMOL, [mkd[
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Inspektorat Persilahkan Bawaslu Untuk Klarifikasi Pejabat di kota Madiun Terkait Upload Gambar Salah Satu Paslon Capres
- Demokrat Peduli, Renville Antonio Sambangi Mbok Warni yang Hidup Seorang Diri
- Diatensi UNESCO, Susi Pudjiastuti: Tolong Pak Sandi Jaga Keberlanjutan Komodo
