Masyarakat tidak boleh melepaskan budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang selama pandemi ini dipraktikkan, sekalipun kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dicabut.
- Ketua Umum Saudagar Madura Minta Pemerintah Pusat Bentuk BP Kawasan Madura
- Jokowi Dinilai Sedang Kehilangan Zona Nyaman
- Luhut Binsar Pandjaitan Disebut Dalang Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ini Respon Said Didu
Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, berakhirnya PPKM di seluruh wilayah Indonesia adalah sebuah kabar baik dan patut disyukuri. Salah satu cara mensyukuri situasi pandemi yang terkendali ini adalah selalu sisakan rasa waspada karena pandemi memang belum berakhir.
“Budaya baik yang tercipta selama pandemi ini adalah kesadaran kita soal PHBS baik di rumah, sekolah, kantor, dan tempat umum semakin baik dan menjadi budaya baru. Kebiasan baik ini harus kita lestarikan," ujar Fahira dalam keterangannya dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/1).
Kata senator DKI Jakarta ini, PBHS itu yang baik untuk dilanjutkan adalah disiplin mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, mengonsumsi makanan sehat, olahraga teratur, dan memakai masker saat sedang sakit.
Walau PPKM berakhir, kata Fahira, bukan berarti jika ada yang terkena Covid-19 meskipun tidak bergejala yang bersangkutan bisa beraktivitas apalagi berinteraksi dengan orang lain. Isolasi mandiri harus tetap dilakukan bagi mereka yang positif Covid-19 sehingga tidak menulari orang lain.
“Sosialisasi tentang masih harus melakukan isolasi mandiri bagi mereka yang terkena Covid-19 meskipun tidak ada gejala, harus menjadi perhatian Pemerintah. Ini penting sebagai salah satu titik kewaspadaan kita dan sebagai bentuk tanggung jawab menjaga kesehatan ke masing-masing individu," terangnya.
"Saya meyakini, saat nanti pandemi Covid-19 ini menjadi endemi, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling siap,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Anggaran IKN Diblokir: Prabowo Pro Rakyat, Jokowi Pro Oligarki
- Mahasiswa Lebih Baik Dorong PT 0 Persen Ketimbang Dukung Capres
- Demokrat Tetap Dorong Revisi UU Pemilu, Ini Alasannya
