Migrasi Turun Kelas Tembus 800 Ribu Akibat Iuran BPJS Kesehatan Naik, DPR: Pemerintah Masihkah Punya Nurani?
Anggota DPR RI, khususnya Komisi IX yang membidangi kesehatan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Dalam video yang viral baru-baru ini seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Anggota Komisi IX, Kurniasih Mufidayati, mempertanyakan nurani pemerintah dengan kebijakan yang menjadi beban tambahan bagi rakyat Indonesia.
- Sebanyak 72 Persen Pekerja di AS Ancam Keluar dari Perusahaan Jika Dipaksa Vaksinasi
- Prof Zubairi Djoerban Jelaskan Meroketnya Kematian Akibat Covid-19
- Selain Puji Surabaya, BKKBN Pusat juga Siap Dukung Zero Stunting
"Apakah pemerintah masih punya iktikad baik untuk membela masyarakat kecil? Masih punya nurani nggak untuk rakyat kecil?," kata Mufida lantang.
Potongan video tersebut merupakan sebagian dari isi rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, Senin lalu (19/1).
Politisi PKS dapil Jakarta ini menyebutkan, jangankan di daerah luar Jawa. Di Jakarta saja masih banyak masyarakat yang susah untuk mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan.
"Bagaimana di Jakarta yang begitu mewah fasilitas kesehatan saya masih nangis melihatnya. Karena masih banyak orang yang jual pisang goreng yang seharusnya masuk PBI (penerima bantuan iuran), tapi tidak masuk," jelasnya.
Selain itu, kata dia, dengan kenaikan iuran itu juga
menambah angka migrasi turun kelas pelayanan BPJS. Yakni, sudah tembus angka
800 ribu.
"Kita saat ini menjalani proses migrasi yang sangat dahsyat angkanya dari
kelas 1, kelas 2 turun ke kelas 3, sudah menembus di angka 800 ribu,"
ungkapnya.
"Kelas 1 saja yang katanya mampu, mereka juga turun kelas. Itu berarti apa? Kenapa mereka nggak bertahan di kelas 1?" pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Risma Resmikan Tempat Tes Swab Gratis Bagi Warga Kota Surabaya
- Per Hari Ini, Kapolri Targetkan Vaksinasi 1,2 Juta Orang
- Vaksinasi Anak Dimulai Akhir Desember 2021
