Anggota DPRD Jawa Timur Dwi Hadi Cahyono meminta agar Pemprov Jatim mengejar ketertinggalan dari daerah lain seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam penurunan angka penularan Covid-19.
- Guru Besar Uhamka: Pembubaran BSNP Cermin dari Pelemahan Demokrasi Dalam Pendidikan
- Ganjar Pranowo Klaim Tak Ada Kekerasan di Wadas, YLBHI: Pernyataan Gubernur Pembohongan Publik
- Ganjalan Puan Nyapres Hanya Ganjar Pranowo
Dia khawatir, kalau Pemprov Jatim buru-buru menerapkan kebijakan New Normal sebelum berhasil menurunkan angka penularan corona akan blunder dan mengakibatkan gelombang kedua Covid-19.
"Kalau dikatakan melewati ya jelas, daerah lain sudah melakukan kita ketinggalan. Contohnya di Malang masih ada yang positif tetapi new normal masih dilakukan ini kan lebih berbahaya dari daerah lain," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim pada Jumat (5/6).
"Ya harus dikejar biar penurunan kearah baik seperti daerah lain," tambahnya.
Dwi mencontohkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya yang kurang berhasil karena pemerintah terkesan setengah hati. Padahal di wilayah lain seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta, PSBB tersebut sangat efektif menurunkan angka penularan Covid-19.
"Kita ini kan PSBB PSBBan sebenarnya ini yang perlu dikritisi. PSBB dilakukan jam tujuh sampai jam 4 sore setelah itu bebas ini tidak efektif," tandasnya.
Dia berharap agar Pemprov Jatim bijak dalam menerapkan kebijakan New Normal nantinya dan tidak terburu-buru. Jika memang dirasa mendesak, kebijakan itu harus dilakukan bertahahap agar tidak menimbulkan gelombang penularan baru Covid-19.
"Kalau sekarang mau new normal ya jangan langsung, daerah yang merah harus lockdown kalau satu RT ada positif ya lockdown lokal ndak apa-apa," katanya.
Apakah Jatim perlu menerapkan masa transisi seperti di DKI Jakarta?
"Transisi itu bisa dilakukan kalau mendekati normal, kasusnya ditekan dulu supaya betul-betul turun," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Rumah Milenial Apresiasi Kapolri Terbitkan Telegram Cegah Oknum Polisi Pelanggar Aturan
- Musda Riau Digelar Sesuai Kehendak Seluruh DPC PD Se-Riau
- Hingga Kini Densus 88 Belum Turun Ke Papua Sejak KKB Dicap Teroris
