. Kantor Staf Presiden (KSP) akan dibubarkan tepat pada Sabtu (19/10). Meski demikian, Kepala KSP Moeldoko menyatakan bahwa pada periode kepemimpinan Jokowi, KSP akan mendapatkan tambahan tugas.
- Kalau Sekarang Minta 3 Periode, Apa Ada Jaminan Nanti Enggak Minta 4 Periode?
- Serap Aspirasi, Gus Muhaimin Ingin UTM Jadikan Masyarakat Madura Lebih Maju
- Jokowi Diminta Sikapi Pelanggaran HAM Uighur, Jangan Takut Pada China
"Kenapa Pak Moeldoko terburu-buru membubarkan KSP, jika patuh pada Perpres ikuti aja jatuh temponya pada 20 oktober bersamaan dengan berakhirnya periode pertama Presiden Jokowi," kata Beathor dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/10).
Menurut Beathor, prosesi pelantikan Jokowi membutuhkan personel KSP. Tujuannya, memantau dan mengkoordinasikan jika terjadi kemelut atau aksi demo yang luar biasa terhadap kelancaran pelantikan.
"Masuk info akan ada ribuan massa BEM hadir pada hari pelantikan itu juga ada ribuan massa relawan yang akan menyambut pelantikan JokoWi pada periode kedua," tandasnya.
Beathor menyimpulkan, keputusan Moeldoko membubarkan KSP tidak sesuai Perpres adalah aneh. Seharusnya KSP dibubarkan paska prosesi pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin berjalan mulus dan sukses.
"Menjadi Aneh ketika Kepala KSP membubarkan diri pada saat saat dibutuhkan. Pak Moeldoko harusnya membubarkan KSP pada hari Senin 21 Oktober. Berarti Pak Moel sebagai Kepala KSP tidak berperan di saat-saat genting," pungkasnya, seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL. [mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bela UMKM, Anggota Komisi XI Rizki Sadig Soroti Penghapusan Kredit Macet dan Sulitnya Akses KUR
- Pencurian Solar di Tuban, Aktivis Energi Kirim Surat Terbuka Desak Presiden Jokowi Usut Pertamina dan Pemilik Kapal MT Putra Harapan
- Didik J Rachbini: Diskursus Pemilu 2024 Hanya Bicara Calon Presiden, Program Tidak Ada
