Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko yang menyebut wacana pertemuan atau rekonsiliasi Jokowi-Prabowo tidak penting lagi, dinilai tidak paham dengan agenda politik Presiden Joko Widodo.
- Jika Tanpa Koalisi, PDIP Diprediksi Sulit Menang di Pilpres
- Dukung Pengembangan Obat Herbal, DPRD Jatim Tolak Wacana Penutupan Balai Materia Medica Batu
- Jokowi Perintahkan Mahfud MD Tangani Pengungsi Rohingya
Menurut Arief, Jokowi lebih paham akan potensi yang dapat terjadi bila rekonsiliasi tidak terjadi. Segala kemungkinan bisa terjadi selama lima tahun ke depan meski koalisi Jokowi-Maruf Amin menguasai 60 persen kursi di parlemen.
"Pemerintahan Jokowi-Maruf bukan tidak mungkin bisa jatuh di tengah jalan, walau mereka menguasai 60 persen kursi parlemen, kalau engak ada rekonsiliasi," ujar Arief.
Apalagi, setiap parpol koalisi Jokowi-Maruf pasti mempunyai kepentingan sendiri-sendiri untuk menyongsong Pemilihan Umum 2024.
"Karena Pemilu 2024, tujuan parpol pendukung Jokowi-Maruf adalah mencari suara. Sangat mungkin akan ada pembelotan partai-partai pendukung Jokowi di tengah perjalanan," tutur Arief.
Berdasar prediksi itulah Jokowi menginginkan rekonsiliasi dengan Prabowo Subianto terjadi. Selain itu, tentu penting untuk menyatukan semua komponen bangsa pasca Pilpres 2019.
"Sehingga Kangmas Jokowi menginginkan terjadinya pertemuan dengan Pak Prabowo yang disebut rekonsiliasi itu," demikian Arief.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Hercules Hina Sutiyoso Bau Tanah, Gatot Nurmantyo: Kau Apa Jasanya Buat Negara?
- PDIP Jombang Rapatkan Barisan Menangkan Mundjidah-Sumrambah Pasca Rekom Turun
- Respons KPU MK Syaratkan Bekas Terpidana jadi Caleg DPD Ada Masa Tunggu 5 Tahun
