Menyusul keluarnya arahan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI soal insentif para Tenaga Kesehatan (Nakes) yang harus segera dicairkan, Komisi D DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memberikan insentif kepada para Nakes non ASN.
- KSDR Gelar Doa Bersama Pedagang, Berharap Sengketa Pasar Semolowaru Segera Tuntas
- Jembatan Mojopurno Dibangun Ulang Gunakan Dana Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp 2,4 Miliar
- Meriahkan Ramadan, Meratus Berbagi Kebaikan dengan Anak-anak Berkebutuhan Khusus di UPTD Kampung Anak Negeri
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati menyatakan, para Nakes yang memiliki hak menerima insentif dari pemerintah, bukan hanya dari lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) melainkan juga dari para Nakes non-ASN.
Untuk itu dirinya memberi apresiasi kepada Pemkot Surabaya yang telah meng-cover insentif Nakes non ASN di dalam perubahan anggaran APBD Tahun 2021.
"Saya menghargai Pemkot mendengarkan aspirasi saya agar insentif Nakes diberikan kepada non ASN yang belum tertampung insentif kemenkes," kata Ajeng Wira Wati dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (22/9).
Politisi Partai Gerindra Surabaya ini menjelaskan, bahwa Pemkot Surabaya secara nyata menghargai perjuangan tenaga medis yang selama masa pandemi Covid-19, rela berperang di garda terdepan.
Hal ini dibuktikan dengan usulan anggaran tambahan di APBD kota Surabaya 2021 yang akan digunakan untuk pencairan insentif Nakes non ASN.
Pembahasan perubahan anggaran APBD kota Surabaya tahun 2021 dilakukan antara Komisi D DPRD kota, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota, RS Bhakti Dharma Husada (BDH) dan RS Soewandhi.
Rencana insentif Nakes ASN maupun non-ASN akan diberikan sesuai dengan arahan Kemenkes RI.
"Pemkot memberikan insentif kepada Nakes non-ASN yang belum dianggarakan APBD murni dalam upaya mengapresiasi Nakes yang berada di garda terdepan. yaitu sebanyak 1.734 Nakes non-ASN sebesar Rp 63 milyar berada di Dinkes. Kemudian anggaran sebesar Rp 41 milyar untuk diberikan kepada 473 Nakes non ASN di RS Soewandhi dan Rp 27 milyar anggaran insentif untuk 290 Nakes non-ASN di RS BDH,” jelasnya.
Ia berharap, dalam proses pencairan insentif kepada para Nakes nanti, birokrasinya bisa dipermudah sehingga pelayanan Kesehatan bisa berjalan maksimal, terutama dalam menangani pasien Covid-19.
"Birokrasi dari Kemenkes Insentif Nakes diharapkan tidak berbelit, sehingga saat pelayanan pasien Covid, para Nakes tidak terbebani lagi dengan urusan administratif. Saya akan terus mendorong peningkatan kesejahteraan SDM, khususnya yang berada di penanganan Covid-19," tandasnya.
Ajeng juga mengimbau kepada masyarakat Surabaya agar tidak kendor dalam menjaga protokol Kesehatan (Prokes), meskipun Surabaya kini berada dalam status PPKM Level-1.
"Saya imbau agar masyarakat tetap menjaga Prokes walaupun kita berada di level 1. Materi yang digelontorkan Pemkot Surabaya itu, tak sebanding jika sampai ada nyawa Nakes yang melayang akibat harus merawat pasien Covid-19," pungkas Ajeng.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tingkat Kepercayaan Publik Meningkat 76,4 Persen, Pengasuh Ponpes Tebuireng Apresiasi Polri
- Surabaya Wajib Terapkan PPKM Darurat, Wali Kota Eri: Belum Ada Informasi Maupun Edaran
- Di Rakortekrenbang Nasional 2024, Pj. Gubernur Adhy Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Rencana Pembangunan Antara Pusat dan Daerah
