Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak disebut sebagai oposisi dan tetap menganggap sebagai bagian dari pemerintah.
- Tuntut Kadin Indonesia Bersatu, Pengusaha Daerah Terganggu Oleh Pernyataan Ketua BKPM
- Rizal Ramli Beri Jokowi Rumus Menutup Cicilan Utang Negara Tanpa Harus Naikkan Harga BBM
- Pilkada Ngawi, Bakal Calon Harus Serahkan Surat B1 KWK ke KPU
"PKS cuma enggak ngambil kabinet, tapi PKS tetap dalam pemerintahan," ujar Jazuli di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
Berada di dalam pemerintahan, lanjut Jazuli, bukan sekedar kursi kabinet. Tetapi, juga termasuk penempatan kader partai jadi kepala daerah.
"Karena PKS punya gubernur, Gubernur Sumbar (Irwan Prayitno), Gubernur NTB (Zulkieflimansyah), masa gubernur di luar pemerintahan?" ungkapnya.
Ditambahkan Jazuli, PKS ke depan juga siap bekerjasama dengan pemerintah untuk hal-hal yang memang bisa disepakati bersama.
"Kita ke depan bekerja sama pada hal-hal yang kita sepakat dan sepaham," pungkasnya, seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.[mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ketua PC Ansor Kabupaten Blitar Resmi Kader Banteng, PDIP Jatim: Energi Baru Wujudkan Hattrick di 2024
- Ditemani Megawati, Prabowo Resmikan Patung Bung Karno Di Kemhan
- Pemilih PDIP Condong Pilih Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud Diprediksi Kalah di Putaran 1
