. Posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno diprediksi akan terancam pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Dirkeu Angkasa Pura II dan Staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI).
- Jika Peran Kejaksaan Maksimal, KPK Tidak Diperlukan Lagi
- MPR: Sejak UU TPKS Disahkan, Efektivitas UU Belum Memadai
- Trans Jatim Koridor 4 dan 5 Diresmikan Agustus
"Kasus OTT pejabat Angkasa Pura II oleh KPK akan menjadi batas akhir titik kesabaran Presiden Jokowi untuk turun tangan membenahi BUMN, termasuk mengganti Rini Soemarno," kata pengamat politik Igor Dirgantara seperti dilansir Kantor Berita RMOL, Kamis (1/8).
hal itu diyakini bakal terjadi lantaran selama ini kementerian 'seksi' ini belakangan kerap menuai pro dan kontra.
Seperti halnya keterpurukan beberapa perusahaan BUMN, seperti Maskapai Garuda hingga Krakatau Steel.
"Apalagi Jokowi sudah mengatakan tidak mau ada beban lagi di masa kepemimpinan terakhirnya," sambungnya.
Director Survey and Polling Indonesia ini menyadari bahwa BUMN punya peran strategis. Selain melayani kebutuhan masyarakat, jelasnya, perusahaan pelat merah ini juga menyumbamg dividen bagi negara.
Atas dasar itu, Jokowi akan memiliki PR besar jika memang posisi Rini akan diganti di kabinet 2019-2022 mendatang.
"Posisi ini sebenarnya yang juga akan menjadi rebutan jika Rini Soemarno lengser nanti. PDIP misalnya pernah mengusulkan agar Menteri Rini di-reshuffle karena kasus Pelindo II," tandasnya. [mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPU Jember Nyatakan Paslon Independen Muhammad Jaddin Wajad-Arismaya Parahita Tak Penuhi Syarat
- Anies Baswedan Ajak Investor Dunia Kolaborasi Bangun Jakarta Lewat JIF 2022
- Nama Khofifah Muncul Di Penjaringan Capres PAN Jatim
