Maraknya kasus ujaran kebencian dan informasi bohong (hoax) di media sosial meningkatkan radikalisme di Indonesia. Hal ini menunjukkan gagalnya Menko Polhukam, Mahfud MD menjalankan tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.
- DPRD Jatim Soroti Angka Stunting Di Jatim
- Jokowi Diyakini Tegak Lurus pada PDIP
- Kunjungi Banyuwangi, Anies Disambut Partai Koalisi Pendukung hingga Relawan
"Situasi ini sangat disayangkan karena Pak Mahfud telah gagal mengatasi persoalan radikalisme karena pendekatannya tidak berubah," kata gurubesar hukum tata negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan kepada wartawan, Senin (17/1).
Bagi Asep Warlan, Menko Mahfud tidak menunjukkan adanya skema pemberantasan radikalisme yang seragam untuk dilaksanakan oleh menteri-menteri di bawah koordinasinya.
Tingginya keberagaman di Indonesia juga menjadi titik rawan sulitnya mengendalikan gesekan konflik masyarakat di media sosial.
"Harusnya ada tindakan yang edukatif dengan penjelasan dialog. Tapi ini tidak kan," kritiknya.
Lebih jauh, ia mengkhawatirkan radikalisme akan masuk ke tataran politik formal parlementer dengan menunggangi event Pemilu 2024.
Atas dasar itu, ia menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera merombak Kabinet Indonesia Maju dan mereshuffle Mahfud MD agar penanganan radikalisme bisa berjalan maksimal.
"Maka itu, perlu sosok pengganti Mahfud MD yang bisa menjembatani pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan pemerintah, termasuk partai politik," pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Komisi I DPR Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Afghanistan
- Warga Nahdliyin Bersorak Dengar Nama Eri Cahyadi-Armuji
- Lebih Dekat Secara Emosional, Petani Tebu se-Jatim Bakal Perjuangkan Prabowo Menang Satu Putaran
