Tindak lanjut kasus dugaan pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gresik sebesar Rp150-200 ribu rupiah, kembali dipertanyakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Informasi Dari Rakyat (IDR).
- Anak Serda Edi Wibowo Dapat Beasiswa, Bupati Kediri: Sudah Jadi Tanggungjawab Kami
- Kunjungi Lokasi Banjir, Bupati Jombang Intruksikan OPD Segera Tangani Penanggulangan
- Songsong Tahun 2023, Bupati Mundjidah Apresiasi Lapas Jombang Bersholawat
Menurut Ketua IDR Choirul Anam, bahwa kasus yang pernah dicuatkan dan menjadi perbincangan masyarakat Gresik itu, hingga kini masih belum ada kejelasan atau tindaklanjut dari aparat penengak hukum.
“Kelanjutan dari kasus ini sebenarnya sudah ditunggu masyarakat, tapi sekarang kok sepertinya menguap tak jelas. Padahal, sebelumnya pihak DPRD Gresik telah mengelar hearing dengan Dinkes Gresik untuk menanyakan persoalan itu," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (5/2).
Pihaknya mensinyalir kasus ini telah menguap akibat ada deal-deal politik untuk menghentikan kasus ini.
“Seharusnya kasus pemotongan gaji PNS dengan alasan apapun, tidak bisa dihentikan tanpa ada proses hukum. Apalagi sudah menjadi konsumsi publik, jadi wajar kalau kami pertanyakan kembali," tegasnya.
Ditambahkan Anam, bahwa secara kelembagaan pihaknya bakal melakukan investigasi terhadap siapa yang bermain dalam kasus pemotongan gaji PNS ini.
"Investigasi terhadap siapa yang bermain dibelakang kasus ini, akan kami lakukan. Bahkan, masalah ini akan kami laporkan langsung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) maupun Polda Jawa Timur dalam beberapa hari ini," ungkapnya.
Untuk diketahui, kasus tersebut berawal dari investigasi yang dilakukan Lembaga Pemantau Birokrasi (LPB) terhadap PNS yang ditempatkan di Puskesmas. Kemudian, ada pengaduan dari salah satu PNS melalui pesan di WhatsApp (WA) yang bertuliskan.
“Selamat pagi pak, mohon dibantu kawan-kawan pegawai Puskesmas. Mulai bulan ini (Oktober 2019, red), ada potongan gaji antara Rp 150-200 ribu hampir seluruh PNS. Hal ini terbukti dari print out buku rekening dibandingkan dengan bulan lalu sampai hari ini tanggal oktober 2019 belum ada kejelasan apakah ada kesalahan transaksi ataupun kurang baik dari bendahara gaji maupun dari kepala dinas. Banyak kawan kawan tidak berani menanyakan langsung karena kepala dinas yang baru ini sangat arogan dan orang dekatnya Bupati.”
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Gresik Saifudin Ghozali saat hendak dikonfirmasi terkait hal itu mengaku sedang sakit. "Maaf mas, saya sedang flu berat," ucapnya melalui pesan di WA.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemkab Malang Manut Presiden, Tiadakan PPKM Darurat
- Program PDKTSAM Menembus 11 Besar di Penilaian PPD Jatim, Wali Kota Malang Ingin Konsisten Entas Kemiskinan
- Nikmati Gelaran Wayang Kulit Dalam Rangka Hari Jadi Ke-78 Jatim, Gubernur Khofifah: Warisan Budaya Tak Benda Diakui UNESCO Yang Harus Dilestarikan
