Program Nawacita yang dijanjikan Presiden Joko Widodo dinilai tidak sejalan dengan tujuan awal. Jokowi berkomitmen membagi rata kekayaan alam dan tanah kepada rakyat.
- Jumhur: Kalau Buruh Tidak Punya Upah Cukup, Daya Beli Bisa Turun
- Soal Perppu 2/2022 Ciptaker Menjadi UU, Jumhur Hidayat: MK Seperti Jilat Ludah Sendiri
- Rocky Gerung, Jumhur Hidayat, dan Perjuangan Buruh Tanpa Akhir
Nyatanya, pemerintah justru membuat kebijakan pemutihan jutaan hektare lahan sawit ilegal. Keberadaan kebun sawit di area hutan sejatinya persoalan lama.
Kebijakan ini pun dikritik keras Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), M Jumhur Hidayat.
"Bagaimana orang sudah merampok tanah negara puluhan tahun tiba-tiba diputihkan?" katanya saat menjadi narasumber dalam program Republik Ayam Jago yang disiarkan Channel YouTube Republik Merdeka TV, Selasa (15/8).
Setidaknya terdapat 3,3 juta hektare kebun sawit di Indonesia yang berada di lahan yang sebenarnya adalah areal hutan. Keberadaan kebun sawit di lahan hutan tentu melanggar hukum.
Dengan kebijakan pemutihan saat ini, pemerintah seperti mencari jalan pintas. Bukannya pro rakyat, kebijakan ini cenderung menguntungkan pengusaha.
"Itu legalisasi kejahatan," tegas Koordinator Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) itu.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jumhur: Kalau Buruh Tidak Punya Upah Cukup, Daya Beli Bisa Turun
- Soal Perppu 2/2022 Ciptaker Menjadi UU, Jumhur Hidayat: MK Seperti Jilat Ludah Sendiri
- Rocky Gerung, Jumhur Hidayat, dan Perjuangan Buruh Tanpa Akhir
