Jika buruh tidak memiliki penghasilan yang cukup, dampaknya bukan hanya pada ekonomi keluarga. Tetapi, juga pada perekonomian yang lebih luas terutama pada roda ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- Soal Perppu 2/2022 Ciptaker Menjadi UU, Jumhur Hidayat: MK Seperti Jilat Ludah Sendiri
- Pemerintah Dianggap Lakukan Legalisasi Kejahatan Terkait Pemutihan Lahan Sawit di Kawasan Hutan
- Rocky Gerung, Jumhur Hidayat, dan Perjuangan Buruh Tanpa Akhir
Begitu kritik Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, pada pemikiran bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto.
Prabowo dalam pernyataanya, meminta agar kaum buruh jangan banyak menuntut upah ke pengusaha, karena jika dia terpilih akan memberikan banyak subsidi.
"Kalau kaum buruh tidak memiliki upah yang cukup, maka daya beli rendah, UMKM terpukul. Sektor-sektor yang memberikan produksi massal juga akan terpukul, karena masyarakat tidak memiliki uang untuk membelinya," ujar Jumhur dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11).
Dikatakan Jumhur, cara berpikir Prabowo itu sudah terjadi di masa lalu. Di mana buruh dituntut bekerja, tanpa bisa menuntut upah.
"Jadi perspektifnya tidak boleh jangka pendek, itu perspektif abad 18 sampai awal abad 20 di mana pokoknya kaum buruh diperas setinggi-tingginya untuk mendapatkan keuntungan bagi pengusaha," tuturnya.
Seharusnya, lanjutnya, sebagai bakal calon presiden, Prabowo bisa memberikan jaminan jika dipercaya menang nanti, akan menghadirkan keadilan bagi buruh.
"Yang betul itu adalah hadirkan keadilan, yang menguntungkan bagi pengusaha dan buruh. Nah di situ harus ada peran negara," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Daya Beli Masyarakat Melemah di Lebaran 2025, Ketum Kadin Tidak Cemas
- Lebaran 2025, Daya Beli Masyarakat Terpantau Menurun
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
