.Hibah tanah oleh Pemkot Surabaya yang akan diberikan ke Polda Jatim untuk pembangunan Kantor Polsek di wilayah hukum Polrestabes Surabaya menjadi sorotan.
- Budi Arie Harus Tanggung Jawab Atas Keterlibatan Anak Buahnya Membuka Akses Blokir Situs Judol
- Mantan Hakim Agung Jadi Saksi Ahli di Sidang Permainan Pajak Perusahaan Miras
- Kasus Korupsi Dana Hibah, Kejaksaan Bondowoso Kembali Tangkap Ketua Yayasan
Menurutnya langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya jelas menabrak aturan di Permendagri 19/2016.
"Dalam permendagri tersebut hibah yang dilakukan Pemkot Surabaya harus mendapat persetujuan DPRD," kata Faizal dikutip kantor berita , Jum'at (26/7).
Menurut Faizal, jika Pemkot Surabaya tidak mematahui Permendagri maka hibah yang dilakukan Pemkot Surabaya cacat prosedur.
"Yang jelas hibah tersebut cacat prosedur," tegasnya.
Jika cacat prosedur tetap dipaksakan maka penegak hukum punya domain untuk melakukan penyelidikan.
"Kalau memang cacat prosedur itu menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Maka polisi berwenang untuk melakukan penyelidikan," ungkapnya.
Untuk kasus seperti itu (cacat prosedur), katanya pihak penegak hukum sudah tidak perlu lagi menunggu pengaduan masyarakat (Dumas).
"Intinya, prinsipnya memerlukan persetujuan DPRD kecuali ada syarat-syarat lain yang diatur dalam Permendagri tersebut," pungkasnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebelumnya telah memberi hibah tanah ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) untuk pembangunan tiga kantor polsek baru di Surabaya meliputi Gunung Anyar, Lakarsantri, dan Bulak.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Terkait Impor Gula, Kejagung Periksa Pejabat Kemenperin dan Kementan
- Jimmy Sutopo Ditetapkan Tersangka Korupsi Asabri
- Bapemperda DPRD Jatim Apresiasi Capaian Kinerja Kapolda Tangani Covid 19
