Gagasan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dalam menerapkan konsep dual track strategi melalui pendidikan vokasi menjadi daya tarik nasional. Bahkan, pemerintah pusat melalui Kemenko Perekonomian akan mengembangkan konsep tersebut di seluruh wilayah dengan menyesuaikan potensi daerah.
- Peringati Hari Pendidikan Nasional 2021, Dispendik Surabaya Gelar Kegiatan Melukis On The Spot
- Gelar Lomba Mendongeng, Cara Pemkot Surabaya Tingkatkan Literasi Anak
- SIG Salurkan Bantuan Sarpas Sekolah di Pasuruan dan Bogor
Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo menjelaskan, konsep dual track strategi yang dilakukan di Jatim diterapkan pada jalur formal SMK, SMA dan paket C dan non formal (SMK Mini, Balai Latihan Kerja (BLK) dan Madrasah Diniyah (Madin). Penerapan dual track ini dilakukan dengan cara memanfaatkan link and match antara industri dan perguruan tinggi, serta filial (kelas jauh) antara SMK dengan PTN.
Sebagai langkah awal penerapan dual track, Pemprov Jatim melakukan moratorium SMA. Hasil tersebut berjalan dengan baik dimana rasio SMA berbanding SMK semakin meningkat. Dari tahun 2008, rasionya berkisar 69.43 : 30.56, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 37.98 : 62,02. Sehingga, jumlah SMK di Jatim saat ini mencapai 2.078 lembaga yang terbagi dalam SMK negeri sebanyak 296 dan swasta 1.782 lembaga.
"Diharapkan pada tahun 2023 nanti rasio SMK banding SMA bisa mencapai 70:30," ungkapnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengapresiasi Jatim yang sudah memulai dan menjadikan pendidikan vokasi sebagai program Pemprov Jatim. Pemerintahan yang dipimpin Pakde Karwo itu telah melangkah maju dalam menentukan kebijakan SMK secara baik dan optimal.
"Kami sepakat dengan Jatim bahwa SMK harus terintegrasi dengan dunia industri. Serta keberadaan BLK dapat menjadi tulang punggung untuk mendorong secara informal pendidikan," ujarnya.
Diakuinya selama ini, penanganan SMK masih tersentral di pusat. Akan tetapi, perkembangannya masih banyak SMK yang maju karena kewenangannya berada di wilayah provinsi. Oleh karena itu, peranan SMK harus dioptimalkan dari daerah. Karena pengembangan vokasi SMK harus disesuaikan dengan potensi setiap daerah yang ada di Indonesia.
Darmin mencontohkan, saat ini masih ada tenaga kerja yang pendidikannya SMA dan bekerja di suatu perusahaan. Karena kompetensi yang dimiliki dinilai kurang, akhirnya disarankan untuk mencari keterampilan di Balai Latihan Kerka (BLK) terlebih dahulu. Melihat kasus tersebut, Darmin berkeinginan agar peran vokasi di daerah bisa semakin dioptimalkan.
"Kita ingin menawarkan ke pemda, mari kita urusi pendidikan vokasi karena ini adalah tanggung jawab kita bersama agar tenaga kerja kita bisa siap di pasar kerja. Terlebih ijin dan kewenangan SMK ada di tangan gubernur atau provinsi," tutupnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Roadshow Bunda PAUD, 16 PD Surabaya Edukasi Guru PAUD
- Sosok Amadeo Yesa, Mahasiswa Baru ITS 2023 Peraih Nilai UTBK Tertinggi di Indonesia
- Peringati Hari Anak Nasional 2021, Pemkot Bersama FA Surabaya Gelar Campaign Webinar
