Komitmen Presiden Joko Widodo dalam memperkuat ekonomi hijau (green economy) mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya datang dari parlemen.
- Saran Rizal Ramli Untuk Rakyat Bawah: Jangan Jor-joran, Kita Nggak Tahu Corona Selesai Kapan
- Demi Tegakkan Trisakti dan Nawacita, Megawati Perlu Tampil pada Pilpres 2024
- Serahkan 7 SK B KWK, Ketua PKS Jatim: Siap All Out Raih Kemenangan Berkah dan Bermartabat
Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid menyambut baik komitmen presiden dalam memperkuat ekonomi hijau. Komitmen itu perlu dukungan berbagai kebijakan, termasuk anggaran negara agar pengembangan ekonomi hijau tidak hanya wacana.
Kita dukung pelaksanaan ekonomi hijau ini, tapi kita belum melihat secara jelas program konkretnya seperti apa. Sebenernya kita sudah bantu dalam bentuk komitmen menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyelesaikan persoalan, termasuk industri hijau," ucap Abdul Wahid kepada wartawan, Rabu (12/5).
Menurutnya, jika ekonomi hijau semakin berkembang, diikuti pengurangan penggunaan energi berbasi fosil, tentu menjadi langkah penting Indonesia dalam mencegah krisis iklim.
Namun demikian, legislator Fraksi PKB ini mengingatkan perlunya kebijakan yang jelas agar pelaksanaan ekonomi hijau tidak sekadar wacana. Pasalnya, untuk mewujudkan ekonomi hijau ini perlu dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan manajemen yang baik antara pusat dan daerah.
"Kalau pendanaannya mengandalkan investor, kita perlu cari investor yang memiliki komitmen untuk mewujudkan green economy," ujarnya.
Jika hanya mengandalkan APBN, harus ada porsi khusus untuk ekonomi hijau. “5% sampai 10%. 5% saja sudah selesai (terlaksana) itu ekonomi hijau,” tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- TPN Ganjar-Mahfud Kunjungi Sejumlah Pesantren di Jombang, Janji Sejahterakan Guru Ngaji
- Survei LSI: 76 Persen Publik Puas Kinerja Jokowi
- Pendapatan Industri Miras Tidak Signifikan, TB Hasanudin Minta Jokowi Tinjau Ulang Pepresnya
