Tak ada yang salah dengan penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Pengurus Baru Dikukuhkan, Pramuka Jatim Siap Hadapi Tantangan Masa Depan
- Survei Utting Research Australia, Demokrat Kian Yakin Anies Presiden
- Rizal Ramli Kritisi Draft RKUHP: Pemerintah Tiru Sistem Otoriter Negara Komunis China
"Saya pikir Ahok memenuhi soal manajemen, soal kemampuan kan beliau pernah Gubernur, di DPR, jadi mimpin perusahaan kan intinya manajemen. Enggak ada masalah menurut saya," kata Habiburokhman saat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/11).
Saat disinggung terkait dugaan kasus korupsi yang menghantui Ahok, Habiburokhman menegaskan tak masalah. Bukan tanpa alasan, bos BUMN bukan sebuah jabatan publik yang dipilih oleh warga Indonesia.
"Itu kan bukan jabatan publik yang dipilihlah. Kalau jabatan publik yang dipilih kan ada syaratnya, seperti enggak pernah dipidana. Ini kan ya profesional," jelasnya.
"Status kan tidak di tingkat penyidikan, dia juga tidak menyandung status tersangka atau saksi. Hak keperdataan orang enggak bisa disandera," pungkasnya.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ibarat Wasit Sepak Bola, Jokowi Wajib Netral di Pilpres 2024
- Perpres Miras Bahayakan Masa Depan Bangsa
- Bertemu, Yusril-Zulhas Belum Bahas Capres-Cawapres
