Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) sebagai promotor debat antara ekonom senior DR. Rizal Ramli dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Panjaitan, kecewa. Lantaran undangan debat ditolak sepihak kubu Luhut.
- Sepanjang Pandemi, Pemerintah Take Down 2.136 Hoax Vaksinasi
- Fokus Menangkan Pemilu, PDIP akan Bahas Usulan Guntur Soekarnoputra dalam Kongres 2025
- Ramai di Medsos Billboard yang Diduga Logo LGBT, Ketua Ansor Kota Probolinggo Angkat Bicara
Yang membuat ProDEM kecewa lantaran Menko Luhut tidak seirama dalam berkata dan berbuat. Mengingat sebelumnya Menko Luhut adalah penantang debat, sementara Rizal Ramli sebatas menyanggupi tantangan, dan ProDEM berinisiatif menjadi fasilitator.
“Tantang debat, tapi tak mau debat, aneh,” ujar Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/6).
Mulanya, Iwan Sumule berharap debat menjadi sarana bagi publik untuk mengkritik pemerintah di jalur yang benar. Sementara bagi pemerintah, debat bisa membuka pikiran bahwa kritik yang muncul tidak harus ditanggapi dengan pemenjaraan mereka yang kritis.
Iwan Sumule juga menanggapi pernyataan Jurubicara Menko Luhut Jodi Mahardi yang keberatan dengan konsekuensi debat. Di mana tim ekonomi pemerintah diwajibkan untuk mundur jika kalah menghadapi Rizal Ramli.
“Mending hanya disuruh mundur kalau kalah debat, kalau dipenjarakan? Ingat utang negara yang dilakukan pemerintah itu ugal-ugalan dan berpotensi jadi "bancakan”,” tuturnya.
Menurutnya debat sangat penting digelar agar publik menjadi tahu ke mana arah utang yang sebenarnya dan apakah arah tersebut sudah tepat. Sebab, katanya, setahu publik utang hanya dilakukan untuk menutup defisit dan proyek-proyek yang berpotensi jadi bancakan.
“Negara berutang mestinya bantu sektor produksi untuk tingkatkan produksi. Eeh, malah impor yang digalakkan, produksi sendiri dimatikan, sementara produksi aseng yang dijaga, agar berproduksi,” tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pendapatan Negara Dari Sistem Bagi Hasil Lebih Besar Ketimbang Naikkan Pajak 12 Persen
- Prabowo dan Glenny Teman Sejak di Akabri, PT TMI Bantah Ada Kontrak Dengan Kemenhan
- Legislator PPP: Larangan Tilang Manual Bentuk Reformasi Kultural Polri
