Pada gelaran Pilkada 9 Desember 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan melibatkan stakeholder dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.
- Pimpin Apel Kesiapan Pemilu 2024, Emil Dardak Instruksikan Kader Demokrat Sapa Warga Dan Sukseskan Program Makan Siang Gratis
- Cak Imin Didoakan Jadi Capres 2029
- Keterangan Aguan di Media Tempo Bukti IKN Omong Kosong Jokowi
"Kami punya pelibatan Gugus Tugas Covid-19 dan Kemenkes. Penting bagi KPU dalam waktu dekat memutuskan dan ini terus kita bahas alternatif," kata Komisioner KPU Viryan Azis saat mengisi diskusi daring bertajuk "Perppu dan Dampak Penundaan Pilkada Di tengah Covid-19" pada Sabtu sore (30/5).
Viryan mengatakan, pelibatan Gugus Tugas Covid-19 dan Kemenkes ini dilakukan diseluruh Indonesia. Tujuannya dalam rangka mengedepankan protokol kesehatan untuk penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemik Covid-19.
"Melibatkan Gugus Tugas Covid-19 dan kemenkes ini secara nasional baik di pusat dan di 270 daerah penyelenggara Pilkada," jelasnya.
"Mudah-mudahan ini bagian dari proses sungguh-sungguh bagaimana secara efektif menghadirkan penyelenggaraan pemilihan di masa Covid-19 yang menjamin kesehatan masyarakat," imbuh Viryan Azis.
Adapun, mekanisme kerjanya dilakukan tiga alternatif. Pertama, melakukan koordinasi berkala sebelum hingga saat berlangsungnya Pilkada bahkan setelahnya. Kedua, membentuk kelompok kerja (Pokja) Pilkada di tengah pandemik Covid-19.
"Ketiga membentuk semacam komite kesehatan Pilkada 2020," tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Forum Mujadalah Kiai Kampung Apresiasi 3 Kebijakan Presiden Prabowo yang Pro Rakyat
- Gubernur Khofifah Hadiri Muswil IX PPP Jatim, Sinyal Dukung Mundjidah Wahab
- KPK Bedah Kasus Suap Pengadaan Mesin Pesawat Garuda Indonesia
