Sudah dua minggu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diberlakukan, namun angka kasus Covid-19 masih terus meningkat di Surabaya.
- Jaga Keberagamaan di Surabaya, Wali Kota Eri Serahkan 150 Bantuan Sosial untuk Umat Kristiani
- Wali Kota Eri Cahyadi Ingin Bunda Paud Bersatu Cerdaskan Anak-anak di Surabaya
- SGM Eksplor Berkolaborasi Bersama Lazada dan WeCare, Dukung Pemberdayaan Desa Generasi Maju di NTT
Menanggapi hal tersebut, DPD PSI Surabaya menyalurkan 1.000 alat pelindung diri (APD) berupa baju hazmat dan masker medis kepada 10 Puskesmas, 2 Klinik , dan 1 Rumah Sakit di Surabaya.
Ketua DPD PSI Surabaya, Yusuf Lakaseng menjelaskan, hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan tenaga kesehatan di Surabaya dalam perjuangan melawan Covid-19.
Bantuan tersebut diterima oleh perwakilan masing-masing instansi. Salah satu klinik yang menerima adalah Pusat Layanan Kesehatan Unair yang diterima langsung oleh Drg. Erna Junaedi selaku Direktur Pusat Layanan Kesehatan Unair.
Pihaknya merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan APD dalam mengahadapi pandemi ini.
"Para tenaga kesehatan sangat rentan terinfeksi virus Covid-19 kalau dirinya tidak terlindungi dengan baik, terlebih belum seluruh tenaga kesehatan menerima vaksin, karena butuh proses dan waktu. Kami tidak ingin melihat tenaga kesehatan berjuang melawan Covid-19 dengan APD ala kadarnya, oleh karena itu melalui APD ini kami harap dapat melindungi tenaga kesehatan yang selalu berjuang di garda terdepan," kata Yusuf Lakaseng, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, (26/1).
Lebih lanjut, Yusuf kembali mengingatkan masyarakat Surabaya untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, agar jumlah kasus Covid-19 dapat menurun sehingga PPKM tidak diperpanjang lagi. Menurutnya PPKM membawa dampak yang tidak baik bagi roda perekonomian.
"Masyarakat saat ini tidak ada pilihan lain selain wajib meningkatkan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, mengingat data kasus Covid-19 di Surabaya terus meningkat. Perpanjangan PPKM adalah langkah simalakama, tapi itu harus diambil oleh pemerintah karena penyebaran Covid-19 belum juga melandai, pembatasan pergerakan masyarakat pasti memukul perekonomian, makanya masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan agar PPKM tidak di perpanjang lagi," ungkapnya.
Yusuf juga berharap proses vaksinasi tahap pertama dapat segera diselesaikan, dan dilanjutkan ke tahap vaksinasi berikutnya sesuai dengan aturan Kemenkes.
"Kita berharap proses vaksinasi sebagai solusi permanen pemberantasan virus Covid-19 berjalan lancar dan cepat. Terutama semua tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19 dalam waktu yang cepat semua telah di vaksinasi, setelah itu segera menyusul ke semua masyarakat" tutup Yusuf Lakaseng. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Program Dandan Omah Surabaya, Perbaiki Rumah Sekaligus Ekonomi Warga
- Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Trenggalek Sampaikan Terima Kasih Kepada Wali Kota Eri
- Tekan Dampak Kenaikan BBM dan Inflansi, Pemprov Jatim Gelontorkan Bansos di Lamongan
