. Sebanyak 281 anggota Satpol PP Kota Tangsel dites urine.Tes urine yang digelar dadakan ini merupakan tindak lanjut penandatangan pakta integritas agar dalam melaksanakan fungsinya, petugas Satpol PP Kota Tangsel dapat meningkatkan kinerja dan tanggung jawab sesuai undang-undang yang berlaku.
- UPPKA Wonokromo 2025 Diluncurkan, Pemkot Surabaya Berikan Pelatihan dan Pendampingan Berkualitas
- Banjir di Surabaya: Wali Kota Eri Cahyadi Jelaskan Penyebab dan Upaya Penanggulangan
- Minimalisir Pohon Tumbang, Pemkot Surabaya Setiap Hari Intensifkan Perantingan
Kasi Pelatihan Dasar satpol PP Kota Tangsel, Pranajaya mengatakan, tes urine yang dilakukan itu untuk memperpanjang masa kerja personil Pol PP Tangsel. Jika ada anggota Pol PP yang terindikasi menyalahgunakan narkotika, maka akan dilakukan pemberhentian dan pemutusan kontrak kerja.
"Karena sebelumnya sudah dilakukan penandatanganan pakta integritas, kini tinggal memasuki tes urine. Jika ada anggota terindikasi menggunakan narkoba, kita putus kontrak kerjanya," kata Prana di Kantor Pol PP Tangsel, Kecamatan Setu, Kamis (12/4).
Menurutnya, tes urine tak hanya dilakukan pada personil Satpol PP yang masih berstatus honorer. Di tingkat Kasi dan Kabid pun, tes urine tetap diberlakukan.
"Semua yang ada di Pol PP Tangsel dites urine. Ini juga merupakan antisipasi agar personil tidak ada yang terpapar zat adiktif seperti narkoba. Hasil tesnya nanti diumumkan BNN," ungkapnya.
Sementara Kepala Satpol PP Kota Tangsel, Chaerul Saleh mengatakan, tes urine terhadap personilnya merupakan upaya pemerintah dalam memerangi narkoba. Apalagi, Pemkot Tangsel dengan motto Cerdas, Modern dan Religius-nya ini, harus dibarengi dengan bersihnya personil penegak Perda dari narkoba.
"Ini juga kan program pemerintah pusat. Agar pegawai bersih dari narkoba. Makanya kita mulai dari petugas penegak Perdanya dulu. Mudah-mudahan ini bisa diikuti OPD lain yang ada di Kota Tangsel," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Gelar Charity Golf Turnamen, IKA ITS Donasikan Dana Abadi Sebesar Rp 1 Miliar
- Tolak Jokowi 3 Periode, PMII-HMI Kepung DPRD Gresik
- Jelang Nataru, Dishub Surabaya Periksa Kelaikan Bus di Terminal
