Presiden Joko Widodo yang menyatakan posisi Jaksa Agung bukan dari partai politik pada Kabinet Kerja jilid II dinilai hanya untuk meredam ketegangan antara PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem.
- KPK Menaruh Harapan Ini pada Angelina Sondakh
- Puncak Arus Balik Diprediksi Lebih Tinggi Dibanding Arus Mudik
- Dua Pasangan Capres Disebut sebagai Untungkan Oligarki
Jabatan Jaksa Agung sempat menjadi pergunjingan politik antara PDIP dan Nasdem. Nasdem berkeinginan tetap mendapat jatah posisi Jaksa Agung seperti di periode pertama. Namun, PDIP menilai posisi itu harus diisi oleh kalangan profesional.
Menurut Uchok, kalau ketegangan PDIP vs Nasdem tidak segera diredam, akan menimbulkan konflik di internal koalisi, bahkan bisa "membunuh" Jokowi sendiri.
Namun demikian, lanjut Uchok, putusan itu belum tentu final. Bisa saja Jokowi tetap mengangkat Jaksa Agung yang berafiliasi dengan partai politik.
"Itu bukan hitam putih, karena Jokowi kan banyak mengeluarkan pernyataan yang berbenturan. Jadi sekali lagi, ini hanya pernyataan untuk meredam," pungkasnya.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Harapan PDIP Agar Pilpres 2024 Hanya Diikuti Dua Paslon untuk Memudahkan Jalan Puan Maharani
- Mahfud MD Siap Tampilkan Performa Terbaik dalam Debat Cawapres
- Konsolidasi Jelang Pilkada Kota Madiun, Kader PDIP Rapatkan Barisan
