Saat masa reses, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Ajeng Wira Wati telah mempersiapkan tema-tema reses yakni salah satunya soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan Pendidikan.
- Kemendagri Perpanjang PPKM Mikro Di Tingkat Desa
- Dukung PPKM Mikro, Rakerda Golkar Kabupaten Probolinggo Ditunda
- Punya Esensi Sama, PPKM Mikro Dan Lockdown Tidak Perlu Dipertentangkan
Tema tersebut digagasnya ketika alumnus S2 Unair ini menggelar inspeksi mendadak (Sidak) di tiga kelurahan wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 1.
“Sidaknya di kelurahan Baratajaya, Keputran dan Embong Kaliasin soal PPKM,” ujar Ajeng pada Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (11/2).
Menurut politisi Gerindra ini, ketiga kelurahan ini dinilai memiliki kesiapan yang baik dalam menjalankan PPKM berskala mikro.
“Saya datangi beberapa kelurahan untuk memastikan kesiapan PPKM Mikro. Saya cukup mengapresiasi ketiga kelurahan itu, karena baru kemarin diumumkan lewat instruksi Mendagri No. 3 tahun 2021, selang sehari sudah langsung persiapannya,” kata Ajeng.
“Personil sudah ada dari 3 pilar. sinergitas sudah baik karena sebelumnya telah berjalan pendemi kota Surabaya ada Kampung Tangguh Wani Jogo,” tambahnya.
Ia menyatakan, pada pelaksanaan PPKM tahap satu dan dua, ketiga kelurahan ini sudah di evaluasi pelaksanaannya.
Hasilnya, sudah ada 650 pembinaan Kampung Tangguh tingkat RW.
“Kedepan saya akan mendorong Pemkot Surabaya supaya lebih banyak Kampung Tangguh ditingkat RW. Bahkan tingkat RT pun bisa dibuatkan ‘Pos Tangguh’ dengan tetap mengedepankan azas efisiensi, efektivitas dan akuntable,” papar Ajeng.
Lebih lanjut, Ajeng menambahkan, dengan upaya - upaya itu, maka pencegahan Covid-19 bisa dimulai dari level mikro hingga level makro, agar dapat terselesaikan cepat.
Ia pun siap untuk menjadi pioner dalam mensosialisasikan PPKM skala mikro untuk pencegahan Covid-19 di Surabaya.
“Saya ingin mensosialisasikan skala mikro supaya warga semakin berpartisipasi lagi,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- CV Sentosa Seal Diduga Tahan Ijazah 31 Orang, DPRD Surabaya: Ini Pelanggaran Serius, Harus Ditutup
- Dewan Minta Dispendik Lebih Masif Sosialisasi Mekanisme SPMB Tahun 2025
- Kinerja Terus Meningkat, Pansus DPRD Apresiasi Wali Kota Surabaya atas Pengelolaan SIER