Walikota Surabaya Tri Rismaharini melalui perwakilan Pemkot Surabaya telah mengusulkan ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar tak ada lagi perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Jilid IV di Surabaya. Hal itu pun didukung oleh para tokoh kampung di Kota Pahlawan.
- Komitmen Jatim Tetap Jadi Lumbung Pangan Nasional, Ini Langkah Gubernur Khofifah
- Dispendukcapil Surabaya Terus Masifkan Layanan “Goes to School dan Goes to Kampung”
- Pemkot Surabaya Raih Peringkat Pertama Pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog Lokal
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Mulyorejo, Surabaya, Hariyanto, mendukung penuh usulan kebijakan Risma tersebut.
Pemkot Surabaya telah melakukan tindakan tepat dan terukur dengan menggerakkan rapid test masal di berbagai penjuru Surabaya. Hal itu bagian dari mitigasi penanganan dan pencegahan Covid-19.
”Dari sisi kesehatan sudah betul, dan ke depan protokol kesehatan harus terus diperketat seperti kata Bu Risma. Maka kami support Bu Risma agar tidak memperpanjang PSBB di Surabaya,” ujar Hariyanto dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (8/6).
Dia menambahkan, selama PSBB, roda ekonomi rakyat kecil tidak berputar dengan baik.
”Jika PSBB tidak diperpanjang, ekonomi bisa kembali bergerak. Sejalan dengan itu, kita perketat protokol dan pengawasan berbasis kampung, seperti yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya dan kepolisian dengan gerakan Kampung Tangguh Wani Suroboyo,” jelas Hariyanto.
Ketua RW 08 Kampung Maspati Sabar Suwastono mengatakan, memang akan jauh lebih baik memaksimalkan peran RT/RW guna menguatkan ”Kampung Tangguh Wani” yang diinisiasi kepolisian dan Pemkot Surabaya sebagai bagian dari pemberdayaan kampung guna pencegahan penyebaran Covid-19.
Menurut dia, penguatan kampung bisa menjadi solusi untuk menekan penyebaran Covid-19. Karena RT/RW yang menjadi pemerintahan terkecil harus lebih dilibatkan dalam penanganan pandemi virus corona.
"Kampung Tangguh Wani itu adalah solusinya, sehingga melibatkan RT dan RW untuk menekan itu," tambah pria yang juga menjabat Ketua Komunitas Kampung Nusantara tersebut.
"Pelibatan RT/RW penting. Yang tahu itu RT/RW, warga nurut (ke RT/RW), bukan gubernur,” ujarnya.
Sabar juga menyarakan, pemerintah perlu menguatkan ekonomi pangan di perkampungan karena sejak PSBB diberlakukan kondisi perekonomian warga perkampungan menjadi serba sulit.
"Kita capek, banyak yang stress,” ujarnya.
Terpisah, Ketua RT 02 RW 03 Ketintang Andry Herdianto mengatakan, jika PSBB dilanjutkan, maka ekonomi warga akan susah bangkit kembali.
Menurut Andry, PSBB tak perlu diperpanjang, namun untuk mencegah penyebaran Covid-19 di wilayahnya, RT/RW perlu lebih meningkatkan protokol kesehatan di kampungnya.
Ketua LPMK Kelurahan Penjaringansari, Erwin Tjahyuadi, menambahkan, sinyal dari Walikota Risma untuk tidak ingin memperpanjang PSBB adalah langkah yang tepat. ”Itu bagus, Bu Risma patut kita apreasiasi,” ujarnya.
Dia mengatakan, dampak PSBB telah memukul ekonomi rakyat kecil. Padahal, dengan protokol kesehatan yang ketat, sebenarnya ekonomi tetap bisa digerakkan.
”Contohlah Taiwan pemerintah setempat memberikan arahan tentang new normal life. Menggunakan masker, pysical dan sosial distancing, cuci tangan, ini yang dijalankan. Alhasil perekonomian tumbuh. Di Surabaya kan sudah ada Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo, itu kita maksimalkan,” ujarnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Peringati HJKS Ke-730, Wali Kota Eri Gaungkan Surabaya Hebat di Halaman Taman Surya
- ASTRA Tol Cipali Siap Siaga Hadapi Nataru, Lakukan Antisipasi Cuaca Ekstrem di Ruas Tol Cipali
- PARAS, Cara Dispusip Bondowoso Pamerkan Foto dan Benda-benda Bersejarah
