Kualitas wakil rakyat di Parlemen dewasa ini mengalami penurunan dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Padahal DPR RI yang dimandatkan rakyat memiliki tugas penting sebagai pengontrol pemerintah.
- Bertemu Gibran di Solo, Prabowo: Tidak Enak Kalau Tidak Lapor
- Ganjar Sindir Drama Politik, Demokrasi Belum Baik-baik Saja
- Kata Jerry Massie, Nasdem Terancam Reshuffle karena Jokowi Geram Ganjar Tidak Dilirik
Dewasa ini, ekonom senior Rizal Ramli melihat ratusan anggota DPR RI seakan tak memiliki taji karena tunduk pada para ketua umum partai politik.
Hal tersebut sangat berbeda dengan awal reformasi di era kepemimpinan Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid. Kala itu, para wakil rakyat di Senayan benar-benar bekerja dan komitmen terhadap demokrasi.
Namun di era sekarang, pengendali kekuatan wakil rakyat tidak lagi berada di Senayan, melainkan terletak pada para ketua umum parpol yang dinaunginya.
"Yang paling kuasa itu ketua umum partai. Ada (anggota DPR) yang bandel di-recall," kata Rizal Ramli, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (23/5).
Melihat kecenderungan tersebut, mantan Menteri Ekuin era Presiden Gus Dur ini menilai perlu ada reformasi anggota DPR RI yang kini berjumlah 575 orang itu.
"Sebetulnya tidak perlu anggota DPR begitu banyak. Cukup aja ketua-ketua partai doang, dari pada 550 (575) DPR sikapnya itu seperti PNS. Hari ini, anggota DPR kita kerjanya manut doang," tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jokowi Harus Selamatkan Masyarakat Dari Kesusahan Mencari Makan Saat PPKM
- Hasil Survei Tidak Hambat Golkar Sosialisasikan Airlangga Hartarto Sebagai Capres 2024
- Refly Harun: Saya Membayangkan, Betapa Kuatnya Kalau Rizal Ramli-Gatot Bersatu
